Jakarta PSBB Lagi, Jusuf Kalla: Suatu Keharusan

Ketua PMI Jusuf Kalla menilai keputusan Anies menerapkan PSBB di DKI Jakarta merupakan sebuah keharusan di tengah kasus Covid-19 bertambah.
Ketua Umum PMI, HM Jusuf Kalla menyerahkan 3900 alat spraying mandiri kepada seluruh masjid yang ada di wilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta, Minggu, 13 September 2020. (Foto: Istimewa/Tagar)

Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla. Rencananya penerapan PSBB di DKI Jakarta akan berlaku pada Senin, 14 September 2020. 

Jusuf Kalla menilai keputusan Anies yang memutuskan DKI Jakarta untuk PSBB adalah tepat. Mantan Wakil Presiden RI menilai penerapaan PSBB di DKI Jakarta sebuah keharusan mengingat kasus Covid-19 terus bertambah. 

Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi.

“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti, karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik," ujarnya usai launching penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu, 13 September 2020.  

Baca juga:

JK menilai PSBB merupakan sebuah langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan Covid-19 semakin massif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.

"Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi," kata JK.

Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK itu hanya soal metodologi penanganan wabah saja. JK berharap tidak perlu ada pertentangan mengingat Presiden sendiri telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah pusat dan provinsi tidak perlu saling bertentangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengungkapkan terpenting dalam menangani Covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya dalam hal ini virus berawal dari Wuhan, China itu, kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi. Menurutnya apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.

“Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi Covid-19 berakibat turunya ekonomi, jadi sebabnya dulu yang diselesaikan. Karena alat produksi tetap ada, seperti hotel, moda transportasi, hanya permintaannya saja yang kurang. Dan ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan," ucap JK.[]

Berita terkait
Budi Hartono, Bos Grup Djarum yang Tolak PSBB Jakarta
Pengusaha terkaya Indonesia, pemilik Grup Djarum dan BCA keberatan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakrta.
Pemkot Bogor Pilih PSBMK Bukan PSBB Total Jakarta
Pemkot Bogor memilih PSBMK bukan PSBB Total seperti yang akan dijalankan Pemprov DKI Jakarta mulai tangga 14 September 2020
Ganjar Pranowo Dapat Bocoran PSBB DKI Jakarta
Ganjar Pranowo menjalin komunikasi aktif dengan sejumlah pihak untuk tahu kepastian rencana PSBB DKI Jakarta. Bocorannya seperti apa?
0
Ketua DPRD: HJB ke-539 Momentum Kebangkitan Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan Hari Jadi Bogor yang ke-539 hendaknya menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Bogor.