Jakarta - Kepolisian tegas melarang semua komponen masyarakat melakukan demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada saat MK membacakan putusan atas gugatan hasil Pilpres 2019 pada Kamis 27 Juni 2019.
Namun, sebagai tuan rumah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberikan himbauan atau seruan apa pun untuk warganya dalam menyikapi putusan MK besok. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono mendorong Anies bertindak.
"Harusnya menghimbau kepada warganya untuk tidak turun ke jalan, menjaga Jakarta agar terjamin kondusifitasnya, menjaga Jakarta agar aman terkendali. Maksudnya sebagai kepala daerah harus menyampaikan kepada warganya. Harus seperti itu," kata Gembong kepada Tagar, Rabu 26 Juni 2019.
Menurut dia, kepala daerah memiliki peran penting dalam menjamin situasi dan kondisi (sikon) di wilayahnya berjalan kondusif. Himbauan dinilai menjadi salah satu bagian dalam mengantisipasi agar sikon tetap aman.
"Seharusnya (Anies) sudah berikan antisipasi. Memang itu yang harus dilakukan Anies dalam rangka menjaga Jakarta agar tetap aman. Jakarta tetap kondusif kan begitu," ucap dia.
Sejumlah massa aksi terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/209). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)
Berkaca pada demo di Gedung Bawaslu berujung kericuhan di sejumlah titik di Jakarta pada 21-22 Mei, Anies kala itu juga bungkam. Dia tak mengeluarkan himbauan kepada warga Jakarta untuk tidak hadir dalam aksi yang telah diagendakan beberapa hari jelang Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.
Diamnya Anies dianggap 'main aman' atas demo besar-besaran yang kala itu bakal terjadi di wilayahnya. "Pak Anies mengambil posisi zona aman kan bisa saja seperti itu," kata Gembong.
Agar tidak terulang, Gembong meminta Anies bisa menunjukkan ketegasannya sebagai kepala daerah. "Seharusnya bagaimana pun juga Jakarta menjadi tanggung jawab Pak Anies, bagaimana memelihara, menjaga agar kerukunan, kebersamaan, dan Jakarta aman," ujar dia.
Gembong menilai, seruan "keteduhan" yang dilempar kepala daerah dalam proses rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019 penting dilakukan. Tak terkecuali dari orang nomor satu di DKI Jakarta."Pilpres udah usai, ya udah kembali lagi. Ayo kita kembali ke dalam habitat kita masing-masing, kita bertetangga dengan baik, kita bersaudara dengan baik, kan gitu. " ucap dia.
Ricuh massa aksi 22 Mei 2019 belum berakhir. Massa masih melempar batu, petasan dan bom molotov ke arah aparat di pertigaan Jalan Gereja Theresia dan Jalan Sunda Thamrin Jakarta. (Foto: Tagar/Nanda Febrianto)
Senada dengan Gembong, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan Anies harus segera mengambil sikap tegas sebagai kepala daerah dalam menyikapi aksi massa yang nantinya akan terjadi di kawasan MK.
"Saya pikir dalam konteks ini, Anies sendiri harusnya menghimbau warganya agar tak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia seperti kejadian kemarin (21-22 Mei) dengan aktif mendatangi perwakilan para demonstrator itu," ucap Wasisto kepada Tagar.
Dia menyayangkan sikap Anies yang seakan menyepelekan aksi massa yang terjadi di Jakarta. Apalagi melihat aksi demo berujung kericuhan di Bawaslu belum lama ini. "Kenyataannya Anies lebih condong bersikap abu-abu dengan mengutip pasal kebebasan berekspresi dan berpendapat," ujar dia.
Wasisto melihat Anies tak punya ketegasan semasa pemerintahannya di Ibu Kota. Itu terlihat dari cara kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saya rasa Anies ini selalu bersikap mendua dalam berbagai situasi pelik. Anies ingin afirmatif terhadap kelompok pendukung 02, tapi juga ingin jadi pahlawan di saat kondisi kondusif," kata dia.
Baca juga:
- Andi Arief Bandingkan AHY dengan Anies Baswedan
- Pengamat Tolak Anies Baswedan Bebaskan Pendatang Baru
