Jakarta, (Tagar 25/2/2019) - Serangan negatif yakni hoaks lagi-lagi menyerang pasangan calon nomor urut satu (01) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kali ini, isu yang tersebar di media sosial dilakukan oleh sekelompok wanita yang mengatakan jika Jokowi terpilih lagi di Pilpres 2019, Jokowi akan melegalkan hubungan sesama jenis atau LGBT.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari dengan tegas mengatakan bahwa isu melegalkan hubungan LGBT jika Jokowi terpilih di Pilpres 2019 adalah fitnah. Sebab, legalitas bukan wilayah presiden tapi wilayah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Fitnah. Urusan legal itu wilayah DPR yang isinya banyak partai, tidak pernah bisa satu partai menentukan bahkan yang sedang di pemerintahan sekalipun," jelasnya kepada Tagar News, Senin (25/2).
Ditambah, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi tidak pernah menjadikan agenda politik terkait isi LGBT. Sebab, fokus utama partai untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
"Lagi pula, PDIP tidak pernah membahas, mengganggu, menjadikan agenda politik. Kita fokus pada gagasan mensejahterakan rakyat semua. Kita tidak diskriminatif ke salah satu golongan. Rakyat, semua untuk semua," sambungnya.
Untuk mencegah hoaks terus menyebar, menurut Sekretaris Badan Pelatihan PDI Perjuangan ini, KPU dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) semestinya bisa menghentikan isu komoditisasi dan politisasi agama.
Akan tetapi, yang lebih penting adalah komitmen dari paslon nomor urut dua (02) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mendisiplinkan perilaku anak buah dan pendukungnya.
"Yang penting komitmen politik capres 02 untuk mendisiplinkan anak buah dan pendukung-pendukungnya untuk stop politisasi agama," tegasnya.
Sebab, tak bisa dipungkiri menurutnya tak lepas dari image hoaks. "Ini kan banyak bukti yang suka pakai isu hoaks terkait politisasi agama adalah yang sebelah," sambungnya.
Untuk itu, Eva berharap baik TKN maupun BPN bisa duduk bareng dengan KPU untuk menyelesaikan masalah terkait isu hoaks. Agar pemilu dapat berjalan dengan damai.
"Jadi, TKN dan BPN duduk bareng, bersama KPU. Tekad Pemilu damai harus dioperasionalisasikan termasuk anti SARA," tutupnya.
Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial, sekelompok wanita berjilbab menggunakan bahasa Sunda memprovokasi seorang warga.
Bahwa jika terpilih dua periode Jokowi akan melegalkan hubungan LGBT. Selain itu, jika Jokowi terpilih, tidak akan ada lagi terdengar suara adzan, wanita memakai kerudung, dan anak-anak kecil pergi mengaji. []
