Jakarta - Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mempertanyakan Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 memilih Istana Negara sebagai tempat berunjuk rasa pada Jumat, 21 Februari 2020, terkait maraknya kasus korupsi di Indonesia.
"Demo itu kan dilindungi undang-undang, silahkan saja, sepanjang konstruktif. Tapi kok ke Istana ya?" ujar Irma kepada Tagar, Rabu, 19 Februari 2020.
Kalau semua harus ke presiden, sepertinya jadi pemaksaan kehendak.
Menurut Irma, FPI dan PA 212 seharusnya melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kantor aparat penegak hukum lainnya. Hal itu lantaran masalah yang disuarakan kedua organisasi tersebut merupakan urusan hukum.
"Kalau semua harus ke presiden, sepertinya jadi pemaksaan kehendak. Karena, masing-masing institusi punya tanggung jawab sesuai tugas pokoknya," ucap dia.
Menurut Irma, kasus yang disuarakan FPI dan PA 212 sedang ditangani aparat penegak hukum. Sehingga, dia menyarankan kedua organisasi itu agar mengawal kasus-kasus tersebut.
Sementara, Sekretaris Umum FPI Munarman enggan menggubris pernyataan Irma. Menurutnya, tiap pihak memiliki pendapat masing-masing.
"Biarin saja lah dia mau ngomong apa saja. Kan tidak harus sesuai dengan keinginan dia," ujar Munarman saat dikonfirmasi Tagar, Kamis, 20 Februari 2020.
Sebelumnya, Munarman menyebut rencananya bersama PA 212 untuk berdemonstrasi menyuarakan isu antikorupsi sudah matang.
Mereka menuntut pemerintah segera mengungkap dua kasus korupsi yang sedang hangat saat ini, yaitu kasus Jiwasraya, Asabri, dan dugaan suap caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Tuntutannya adalah tangkap dan penjarakan para pelaku korupsi yang melibatkan penguasa," kata Munarman kepada Tagar.
Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengaku telah menyiapkan personel kepolisian dalam mengamankan aksi tersebut.
Namun, Yusri meyakini jumlah massa yang datang ke Jakarta untuk berdemo antikorupsi tidak akan seramai tatkala alumni gabungan ormas tersebut berkumpul tiap tanggal 2 Desember di Monumen Nasional (Monas).
"Karena memang yang akan hadir juga enggak terlalu besar, sekitar 2.000-an lah kemungkinan," ujar Yusri Yunus.
Yusri mengatakan pihaknya bersama Polres Jakarta Pusat akan mengamankan unjuk rasa tersebut. "Nanti (juga) akan di-backup oleh Polda Metro Jaya," ucapnya. []
Baca juga:
- Tuntutan Tak Dipenuhi, FPI Ancam Gelar Aksi Berjilid
- PA 212 Ajak Korban Jiwasraya-Asabri Demo Depan Istana
