Baghdad - Penguasa Irak mencabut kebijakan larangan keluar rumah yang sudah berlangsung beberapa hari di Baghdad, pada Sabtu, 5 Oktober 2019. Sebelumnya, kebijakan tersebut diprotes sejumlah kelompok anti-pemerintah.
Sementara jumlah korban tewas dalam kerusuhan naik menjadi 72 dan ratusan orang dilaporkan menderita luka-luka.
Dilansir Antara, lalu lintas berlangsung normal melintasi ibu kota Irak dan jalan-jalan dan lapangan-lapangan utama relatif sepi. Rintangan beton tampak menghalangi kawasan-kawasan tempat para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi selama sepekan.
Sementara televisi nasional Irak melaporkan para pejabat dari kantor Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi bertemu pemimpin protes dari Baghdad dan provinsi-provinsi lain guna membahas tuntutan-tuntutan mereka.
Abdul Mahdi dan Presiden Barham Salih mengatakan mereka berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, namun tidak ada rincian bagaimana mereka akan menanggapi.
Pihak berwenang juga tidak mengatakan mengapa larangan keluar rumah tersebut dicabut.
Ketua parlemen negara itu mengusulkan pada Jumat perbaikan perumahan bagi orang miskin dan peluang pekerjaan bagi anak muda, dan juga memeriksa mereka yang telah membunuh para pemerotes.
Diketahui, Irak mengalami kerusuhan paling mematikan itu sejak ISIS dikalahkan tahun 2017 dan mengguncang pemerintahan Abdul Mahdi, yang baru setahun. Pemerintah telah menanggapi dengan janji-janji perbaikan yang samar.
Komisi Tinggi HAM yang semi resmi mengatakan passukan keamanan telah menahan ratusan orang karena berunjuk rasa tetapi kemudian melepaskan kembali mereka. Dikatakan lebih 3.000 orang luka-luka dalam kerusuhan yang terjadi beberapa hari.
Para penembak jitu dari kepolisian menyerang para pemerotes pada Jumat, wartawan Reuters melaporkan. Pasukan keamanan kemudian melepaskan peluru tajam, gas air mata dan menembakkan air.
Pasukan keamanan telah menuding para pria bersenjata yang bersembunyi di antara pengunjuk rasa menembak polisi. Beberapa personel polisi meninggal.
Protes-protes tersebut terjadi akibat distribusi pekerjaan yang tidak jujur, ketiadaan layanan dan korupsi pemerintah pecah pada Selasa di Baghdad dan dengan cepat menjalar ke kota-kota lain di Irak, terutama di bagian selatan. []
