Yogyakarta - Keterwakilan perempuan di parlemen sampai saat ini belum pernah mencapai 30 persen. Di DPRD DIY hasil Pemilu 2019 hanya menempatkan sembilan perempuan dari 55 anggota. Kurang dari lima persen.
Pada periode 2014 - 2019, persentase keterwakilan perempuan di DPRD DIY lebih parah lagi. Hanya enam perempuan dari 55 anggota. Lalu tambah dua perempuan di perjalanan periode karena pergantian antar waktu (PAW) menjadi delapan orang.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DIY Rani Widayati mengatakan, banyak faktor keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen belum pernah terwujud.
"Sosial budaya adalah faktor utamanya," kata dia usai menerima kunjungan KPP Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah di DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, Selasa 16 Juli 2019.
Perempuan menganggap mayoritas kegiatan rapat partai politik atau kedinasan di parlemen sering digelar malam hari. Itu menjadi pertimbangan perempuan enggan terjun ke politik praktis.
Apalagi, kata Rani, lingkungan tempat tinggalnya masih menganggap tabu perempuan keluar malam. "Dari pada menjadi gunjingan tetangga, lebih baik di rumah. Itu yang membuat perempuan jauh dari dunia politik," katanya.
Wakil Ketua DPRD DIY ini mengatakan, rapat di parlemen yang sering mempertontonkan gontok-gontokan juga membuat perempuan tidak respek. Politik yang seperti itu memperlihatkan sisi maskulin. "Perempuan akhirnya berpikir, oh begitu to.. politik itu," ungkapnya.
Menurut dia, pemberitaan di media massa yang sering mempertontonkan politik gontok-gontokan itu menjadikan dunia politik bukan dunianya perempuan. "Saya tidak menyalahkan media massa, ini era transparansi dan karena faktanya memang demikian," paparnya.
Bangsa Indonesia membutuhkan kedewasaan berpolitik. Politik tidak identik dengan gontok-gontokan. Kalau politik lebih santun, mungkin bisa mendorong perempuan terjun berpolitik.
Anggota KPP DIY Tutiek Widyo mengatakan, parlemen memiliki tiga fungsi utama; yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Parlemen menjadi alat memperjuangkan sesuatu.
"Keterwakilan perempuan di parlemen berbanding lurus dengan kebijakan yang diterbitkan. Semakin banyak perempuan yang duduk di parlemen, kebijakan yang diterbitkan berpihak juga kepada perempuan.
Dia mengatakan, selama ini kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah sudah lumayan berpihak kepada perempuan. "Namun akan lebih bagus lagi jika banyak perempuan yang menjadi anggota Dewan," ungkapnya. []
Artikel lainnya:
