London – Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, menyatakan sangat optimistis bahwa semua pembatasan akibat pandemi virus corona (Covid-19) di Inggris dapat berakhir pada 21 Juni 2021mendatang.
Laporan situs independen, worldometer, sampai tanggal 23 Februari 2021 jumlah kasus positif virus corona di Inggris mencapai 4.126.150 dengan 120.757 kematian. Jumlah kasus ini menempatkan Inggris pada peringkat ke-5 dunia, sedangkan berdasarkan jumlah kematian Inggris ada di peringkat ke-4 dunia.
Johnson menyampaikan komentar itu, 23 Februari 2021, saat mengunjungi sebuah sekolah di London selatan dan menyampaikan harapannya semua sekolah sudah dibuka paling lambat 8 Maret 2021. Ini merupakan bagian dari "peta jalan" untuk mencabut pembatasan dan mengakhiri lockdown yang diuraikannya pada Senin, 22 Februari 2021, lalu.
Namun, kepada wartawan PM Johnson mengatakan bahwa hal itu belum terjamin secara pasti, dan pemerintah Inggris akan terus mengikuti panduan di setiap tahapan.
PM Inggris, Boris Johnson, ikut berpartisipasi dalam kelas online, saat meninjau Sedgehill School di Lewisham, tenggara London, Selasa, 23 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Lebih lanjut PM Johnson menjelaskan karena “sains telah memberikan cara untuk memberikan perlindungan sepenuhnya bagi seluruh masyarakat, kita benar-benar merencanakan tanggal 21 Juni itu dengan optimis.”
Berdasarkan rencana yang diumumkan Johnson hari Senin, 22 Februari 2021, lalu, beberapa bisnis tetap tutup hingga musim panas mendatang. Johnson menyatakan perlu berhati-hati untuk memastikan tidak ada pembalikan yang terjadi pada "jalan menuju kebebasan itu."
PM Johnson mengemukakan bahwa mereka juga meninjau dengan cermat ide "sertifikat" vaksin, bagi mereka yang telah divaksinasi penuh. Mengupayakan untuk mereka dokumentasi yang memungkinkan warga yang sudah divaksinasi dapat memasuki tempat-tempat hiburan, beberapa klub malam atau sejumlah acara pertunjukan.
Pejalan kaki di Jembatan Westminster di London, yang dipasang bunga sebagai pembatas pada 5 Juni 2017 (Foto: ctvnews.ca - Tim Ireland/AP)
Perdana Menteri Inggris itu menyatakan menteri senior Michael Gove akan memimpin sebuah kajian atas pertanyaan "ilmiah, moral, filosofis, etis" mengenai sertifikat vaksin tersebut. Ia menambahkan adanya "masalah etika yang kompleks terkait peran pemerintah dalam mengamanatkan warga untuk dilengkapi dengan sertifikat seperti itu." Hal tersebut dinilai dapat mendiskriminasi mereka yang, karena alasan apapun, tidak dapat divaksinasi.
Inggris, dalam dua bulan telah berhasil memberikan dosis pertama vaksin kepada lebih dari seperempat penduduk, peluncuran tercepat dari negara besar mana pun. Itu menjadikan Inggris kasus uji coba di seluruh dunia bagi pemerintah yang berharap untuk dapat kembali normal (mg/jm)/voaindonesia.com. []
