London - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan, Inggris tetap pada keputusan tidak akan menunda rencana keluar dari Uni Eropa (brexit) sesuai jadwal pada 31 Oktober mendatang. Johnson mengatakan proposal terakhir telah dipersiapkan dan akan segera disampaikan kepadaa pimpinan Uni Eropa (UE).
Johnson dalam pembicaraan via telpon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti dikutip dari juru bicara, Downing Street mengatakan, UE tidak bisa membujuk dengan keyakinan yang keliru bahwa Inggris harus tetap bergabung dengan UE. Johnson menegaskan tidak akan meminta penundaan lagi meskipun Parlemen Inggris telah mengeluarkan undang-undang baru yang mengharuskan pemerintah meminta penundaan bila gagal mendapatkan persetujuan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) UE pada 17-18 Oktober.
Undang-undang yang baru saja dikeluarkan parlemen bisa melemahkan posisi Inggris dalam melakukan negosiasi dengan Uni Eropa. Inggris telah membuat tawaran besar dan penting. Namun Komisi Eropa (UE) berharap pemerintah Inggris mau melakukan kompromi. "Jika tidak, Inggris keluar tanpa ada kesepakatan," ucap sumber Downing Street.
Inggris mendesak Uni Eropa untuk mengintensifkan pembicaraan mengenai proposal. Sebab para pemimpin UE mengingatkan bahwa mereka harus merevisi rencana dalam beberapa hari untuk menyelesaikan kesepakatan pada bulan ini juga. Seperti diberitakan dari Channel News Asia, Selasa, 8 Oktober 2019, Perdana Menteri Johnson telah berjanji untuk mengakhiri keanggotannya di UE selama 46 tahun dengan atau tanpa perjanjian. Pembicaraan antara tim perunding Uni Eropa yang dipimpin Michael Barnier dengan para pejabat Inggris akan dilanjutkan dalam beberapa hari mendatang untuk menilai apakah perjanjian bisa diteken akhir pekan ini.
Sekretaris Brexit Stephen Barclay mengatakan ide-ide yang secara resmi disampaikan Perdana Menteri Johnson ke Brussels merupakan suatu yang sangat penting. "Kami telah membuat proposal yang sangat serius dan kami tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan kompromi-kompromi," katanya kepada BBC. Barclay menambahkan, pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pemungutan suara Parlemen di depan KTT UE untuk menunjukkan kepada Brussel bahwa rencana itu mendapat dukungan anggota parlemen. []
Baca Juga:
- Larangan Bercadar di Negara Uni Eropa dan Mesir
- Uni Eropa dan PBB Kecam Trump dan Netanyahu, Terkait Statusquo Jerusalem
