Jakarta - Ketua Satgas Waspada Investasi Indonesia, Tongam Lumban Tobing mengatakan pihaknya telah dan terus melakukan upaya terbaik dalam menghadapi maraknya penipuan investasi yang kian meresahkan belakangan ini. Ia juga menegakaskan telah melakukan tindakan preventif dan represif.
"Satgas ini kan beranggotakan 12 kementerian dan lembaga ya, kegiatan yang dilakukan oleh satgas dua sisi, tindakan preventif dan represif tentunya. Preventif kita mengedukasi masyarakat kita bagaimana mereka memahami, bagaimana perdagangan itu," kata Tongam dikutip Tagar dari kanal YouTube Astronacci Internasional pada Kamis, 3 Februari 2022.
"Kemudian di represif kita juga melakukan penghentian beberapa kegiatan investasi ilegal di trading, kami blokir situs kemudian kami sampaikan informasinya kepada penelitian. Sebenarnya di Indonesia jugaa diatur bahwa para influencer ini juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku," sambungnya.
Tongam menjelaskan, cukup banyak para influencer dan afiliator suatu platform tertentu yang melanggar kententuan hukum yang berlaku sehingga keluar dari batasan dan aturan dari ketentuan tersebut. Ragam pelanggaran itu banyak sekali dilakukan oleh beberapa pihak.
"Sama seperti contohnya di dalam keuangan ya, ada penasehat keuangan ada juga manager investasi di sana. Nah, pada saat seorang penasehat keuangan sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti penasehat investasi nah ini sudah melanggar ketentuan tentunya," katanya.
Ditegaskan Tongam, para influencer dilarang keras untuk melakukan promosi dengan iming-iming keuntungan yang tak masuk akal dan belum pasti. Jika itu terus dilakukan maka para influencer atau afiliator tersebut dengan sangat mudah terjerat tindak pidana.
"Oleh karena itu ada koridor mereka itu di larang melakukan promosi yang memang mengandung sesuatu janji yaang belum pasti. Ini ada pidananya di Undang-Undang perlindungan konsumen demikian juga di dalam Undang-Undang perdagangan berjangka komiditi juga tentunya yang saat ini diawasi Bappebti," katanya.
"Bahwa memang setiap orang ,influencer, afiliator, ini dilarang mempengaruhi pihak lain untuk transaksi berjangka dan kontak lainnya dengan cara membujuk tadi dengan memberikan keuntungan di luar kewajaran," ujarnya.
Hanya saja, lanjut Tongam, untuk membuktikan hal ini perlu adanya laporan dari para korban yang sudah dirugikan. "Penegakan hukum itu sangat banyak mengarah ke sana dan ini juga diduga merupakan penipuan yang bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP," tegasnya.
Ini perlu ditindak lanjuti oleh para penegak hukum.
Binary Option dan sejenisnya Judi?
Tongam menjelaskan bahwa kasus tersebut nantinya akan didasarkan pada fakta dan dokumen yang ada sehingga pihak kepolisian dapat menentukan Undang-Undang mana yang akan diputuskan untuk menjerat para inflluencer dan afilitor tersebut.
"Semua nanti pelaporan ini kan didasarkan pada fakta ya dokumen yang ada berdasarkan alat bukti yang ada sehingga kita mengarah ke mana? mengarah ke UU Pelindungan Konsumen tadi apakan UU Bappebti apakah UU Perjudian tadi. Jadi kita lihat kesesuaiannya dan ini merupakan ranah penegakkan hukum tentunya yang dilakukan oleh kepolisian nanti," kata Tongam.
"Tapi yang pasti adalah bahwa di UU Perdagangan Berjangka Komoditi tadi jelas sudah diatur membujuk untuk memberikan harapan keuntungan diluar kewajaran itu tindak pidana di dalam perdaggangan berjangka komiditi. Ini perlu ditindak lanjuti oleh para penegak hukum," katanya.[]
Baca Juga:
- Apa Itu Trading Binary Option? Ini Penjelasannya
- Banyak Makan Korban, Binary Option Dianggap Lakukan Kecurangan
- Capai 6.000 Korban, Affiliator Binary Option Akan Dilaporkan
- Peneliti INDEF: Cara Kerja Binary Option CS 'Merampok' Masyarakat
