Indef Sebut JB Sumarlin Tonggak Kebijakan Moneter

Menteri Keuangan era Presiden Kedua Soeharto Johannes Baptista Sumarlin (JB Sumarlin) tutup usia di Rumah Sakit Carolus, Jakarta.
Menteri Keuangan J.B. Sumarlin memberikan keterangannya dalam rapat kerja bersama komisi APBN DPR sehubungan dengan penyusunan RAPBN tahun anggaran 1991-92 di Jakarta, Senin, 8 Oktober 1990. (Foto: Antara/Arsip)

Jakarta - Menteri Keuangan era Presiden Kedua Soeharto JB Sumarlin tutup usia di Rumah Sakit Carolus, Jakarta. Ekonom Indonesia yang bernama lengkap Johannes Baptista Sumarlin itu meninggal di usia 87 tahun.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai sosok JB Sumarlin sangat berjasa dalam penentuan kebijakan ekonomi dalam negeri, khususnya kebijakan moneter.

"JB Sumarlin juga dikenal sebagai tokoh ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang meletakkan tonggak berbagai kebijakan ekonomi, terutama di sisi moneter," ujar Eko di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: J.B. Sumarlin Ketika Menjabat Menkeu Era Soeharto

Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 1988-1993, kata dia JB Sumarlin membuat sejumlah kebijakan-kebijakan ekonomi fenomenal, seperti kebijakan moneter. Akhirnya, kebijakan dia dalam dunia ekonomi dikenal dengan istilah Gebrakan Sumarlin.

"Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto mendiang JB Sumarlin mengambil gebrakan dengan menaikkan suku bunga demi menstabilkan perekonomian. Itu merupakan bagian-bagian yang menjadi temuannya beliau," kata dia.

Gebrakan Sumarlin I merupakan kebijakan pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal ini dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang menghadapi kesulitan.

Gebrakan Sumarlin I berhasil menunjukkan perkembangan yang membaik dengan angka pertumbuhan 5,7 persen melebihi target rata-rata pertumbuhan lima persen pada tahun 1988.

Pada Maret 1991, Gebrakan Sumarlin II dikeluarkan, di mana Gebrakan II ini mampu mengekang laju inflasi hingga secara berangsur-angsur turun menjadi 4,9 persen pada tahun 1992. []

Berita terkait
DPR dan BPK Kompak Keuangan Jiwasraya Tuntas 3 Tahun
BPK dan Komisi XI DPR sepakat menuntaskan permasalahan keuangan yang mendera PT Asuransi Jiwasraya dalam rapat konsultasi dengan BPK.
Jokowi Sebut Inklusi Keuangan Masih Rendah
Presiden Jokowi meminta inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa ditingkatkan lagi antara lain dengan mengutamakan akse layanan keuangan formal.
DPR Desak BPK Tuntaskan Audit Keuangan Asabri
Anggota Dewan meminta agar BPK segera menyelesaikan proses audit secara menyeluruh laporan keuangan PT Asabri.