Jakarta - Wakil Direktur Samsung Electronics Indonesia, KangHyun Lee mengatakan mendukung kebijakan pemerintah mengenai regulasi identitas perangkat seluler internasional (International Mobile Equipment Identity) dan memastikan nomor IMEI semua perangkat yang diproduksi di Indonesia sudah terdaftar.
"Mengenai kesiapan dan dukungan, Samsung telah mendaftarkan semua nomor IMEI dari perangkat yang diproduksi di Indonesia dan sepenuhnya tersertifikasi Postel dari Kominfo," kata Wakil Direktur Samsung Electronics Indonesia, KangHyun Lee, dalam keterangan resmi, dikutip dari Antara, Selasa, 23 Juli 2019.
Samsung Indonesia menilai kebijakan tentang IMEI itu akan menjadi instrumen yang membantu pemerintah mengawasi pasar ponsel pintar resmi.
Keuntungan regulasi tersebut bukan hanya untuk produsen, melainkan juga konsumen karena akan terlindungi dari kerugian membeli ponsel ilegal.
"Kami memahami kebijakan IMEI blocking yang diumumkan pemerintah baru-baru ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melindungi pabrikan dalam negeri yang resmi," kata Lee.
Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan akan menetapkan regulasi untuk memberantas ponsel ilegal dengan IMEI pada Agustus mendatang.
Regulasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan seluler dan meningkatkan potensi pajak pemerintah.
Diketahui, pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan aturan tentang nomor IMEI pada ponsel untuk mencegah peredaran ponsel ilegal atau black market (BM) di Indonesia. Pemberlakuan IMEI ini mulai Agustus 2019.
Apabila tidak terdaftar IMEI-nya maka pemerintah akan memblokir ponsel tersebut dan tidak bisa digunakan lagi.
Baca juga:
