UNTUK INDONESIA
IGJ Desak Pemerintah Indonesia Tolak Keputusan AS
IGJ mendesak pemerintah Indonesia menolak keputusan sepihak pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang.
Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti. (Foto: Antara/HO-Dokumentasi Pribadi)

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah Indonesia menolak keputusan sepihak pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. 

Sebab, menurut Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti keputusan tersebut akan menguntungkan negara adidaya tersebut.

"Aksi proteksionisme AS dalam perdagangan global terus menggerus kepentingan negara-negara berkembang, bahkan perundingan perjanjian perdagangan secara bilateral yang dilakukan AS hanya akan menjadi alat bagi mereka memperkuat pengaruhnya di WTO," kata Rachmi Hertanti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia jangan sampai kunjungan pemerintah Indonesia ke AS dalam waktu dekat ini, malah melegitimasi kepentingan negara adidaya itu sendiri.

Sebab, tuntutan AS ini juga berdampak lebih luas terhadap kepentingan strategis perdagangan Indonesia, khususnya di dalam perundingan WTO dan perjanjian perdagangan internasional lainnya.

"Desakan AS ini juga merupakan upaya mereka untuk menghentikan pembahasan Doha Development Agenda (DDA) yang merupakan kepentingan besar negara berkembang di WTO, khususnya terkait dengan aturan implementasi special and differential treatment," ucapnya.

Terlebih, jika revisi status negara berkembang dilakukan terhadap Indonesia, maka ini akan berimplikasi terhadap perundingan perjanjian pertanian dan perjanjian subsidi perikanan

"Di mana Indonesia juga punya kepentingan besar," kata dia.

Untuk itu, Rachmi menekankan pentingnya mendudukkan persoalan status negara berkembang, bukan sebagai persoalan tunggal, terkait dengan hubungan dagang Indonesia dan AS semata. 

Melainkan, harus dilihat lebih luas lagi dalam konteks relasi dagang Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, khususnya di WTO, dalam jangka panjang. []

Berita terkait
Indonesia Negara Maju, CIPS: Perl Atur Ulang Stategi
Peneliti CIPS Ira Aprilianti menuturkan pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang strategi perdagangan usai ke luar dari negara berkembang.
Keputusan Amerika Serikat Lampu Merah Buat Indonesia
Keputusan AS yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang harus menjadi early warning bagi pemerintah.
Indonesia Negara Maju, Ini Kata Luhut Pandjaitan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak perlu khawatir akan ada penghentian pemberian GSP dari AS.
0
Ruhut Sitompul Semprot Said Didu: Jangan Kabur!
Politikus Ruhut Sitompul meminta eks Sekretaris BUMN Said Didu jangan kabur memenuhi panggilan polisi.