UNTUK INDONESIA
Huma Betang Kalteng dalam Wacana Lumbung pangan
Karakter generasi muda Kalimantan Tengah (Kalteng) harus dibangun dengan prinsip Huma Betang dalam menghadapi wacana pembangunan lumbung pangan.
Webinar BEM Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) dan Forum Pemuda Kalimantan Tengah (FORPEKA) bertajuk Pencegahan Pandemi Covid-19 dan New Normal: Antara Proteksi Kesehatan Masyarakat dan Pemulihan Ekonomi. (Foto: Dokumen RMI)

Jakarta - Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang meminta karakter generasi muda Kalimantan Tengah (Kalteng) harus dibangun dengan prinsip Huma Betang, yang artinya adalah semangat gotong royong, toleransi, kejujuran serta menekankan pada hidup komunal.

Hal itu diutarakan dalam diskusi daring atau webinar BEM Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) dan Forum Pemuda Kalimantan Tengah (FORPEKA) bertajuk Pencegahan Pandemi Covid-19 dan New Normal: Antara Proteksi Kesehatan Masyarakat dan Pemulihan Ekonomi beberapa waktu lalu.

Kita pun patut berubah dan bersikap dengan mendorong revolusi karakter Huma Betang

Beberapa tokoh menjadi pembicara dalam acara tersebut, yakni Bupati Murung Raya Perdie.M. Yoseph, Bupati Seruyan Yulhaidir, Rektor Unkrip Benius, Plt. Direktur RS PGI Cikini dr. Alphinus Kambodji, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Suroto, dan Pendiri Rumah Milenial Indonesia (RMI) Sahat Martin Philip Sinurat.

Agustinus meminta masyarakat untuk selalu mendukung pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Termasuk dalam memulai kerja dan aktivitas ekonomi lainnya.

"Zaman berubah, era digitalisasi datang, tantangan kesehatan karena pandemi dan ancaman pangan juga datang. Kita pun patut berubah dan bersikap dengan mendorong revolusi karakter Huma Betang," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 16 Juli 2020.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini berpandangan, karakter Huma Betang di masa pandemi harus dijalankan dengan cara berpikir dan berperilaku baik yang menjadi ciri khas setiap individu di Kalimantan Tengah.

"Karakter Huma Betang akan menjawab keadaan bangsa saat ini. Termasuk wacana pembangunan lumbung pangan (foof estate), ketimpangan ekonomi, pengelolaan ekologi, hingga kebutuhan akan pemimpin berkualitas di tiap daerah lewat Pilkada maupun pengelolaan dana desa," ujar Agustin.

Selain itu, Bupati Kabupaten Seruyan Yulhaidir mengaku, salah satu kebijakan yang dilakukan Pemkab untuk penguatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melarang ASN keluar daerah. Tujuannya agar perputaran ekonomi terus berjalan di pasar dan warung-warung di setiap daerah.

"Untuk ketahanan pangan, Pemkab Seruyan mendorong perusahaan perkebunan untuk menyiapkan lahan ketahanan pangan yang ditanami singkong, ubi jalar dan sayur-sayuran di sekitaran lahan perusahaan. Pemkab juga mendorong setiap Kepala Desa untuk menyiapkan dan menanam lahan yang kosong di sekitaran desa," katanya.

Kemudian, Perdie Midel Yoseph Bupati Murung Raya menyampaikan strategi yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi adalah dengan membuka kembali pasar rakyat.

"Untuk memulihkan ekonomi, kami sudah membuka kembali pasar rakyat. UMKM sudah beraktivitas. Transportasi barang dan jasa juga sudah beraktivitas. Namun semua dengan mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Stategis (AKSES) Suroto berpandangan, Indonesia saat ini dalam situasi bonus demografi. Maka di tengah pandemi Covid-19 pemerintah harus mendorong pemuda untuk mengembangkan usaha-usaha secara stimulan dan semakin kreatif.

"Daya ungkit sangat penting hari ini, dan daya beli masyarakat harus didorong. Apabila daya beli masyarakat berkurang, maka akan sia-sia stimulan ataupun dana yang akan digelontorkan. Jangan sampai bangsa dan negara ini menghadapi situasi yang semakin sulit dan rumit," ujar Suroto.

Menurutnya, pandemi ini bisa membuat negara mengalami stagflasi. Yaitu situasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau negatif, dan ditambah dengan ancaman inflasi. Dia menyarankan, family economic atau family industri harus segera didorong.

"Belanja pemerintah harus didorong untuk mendukung sektor strategis ini. Kalau hari ini petani belum bisa packaging hasil tani, maka saat ini pemerintah harus memikirkan bagaimana supaya hasil tani yang baru dipetik bisa langsung masuk kaleng atau kemasan," ucapnya.

Suroto menyampaikan, Indonesia harus mendorong proses partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam sektor ekonomi. Tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama.

Dia berpandangan, fenomena yang terjadi di masa krisis 1998 maupun krisis 2008, hanya menghasilkan konsentrasi kekayaan baru bagi kelompok elit saja.

"Ini berbahaya bagi ekonomi kita. Skema-skema ini harus dihentikan. Karena ancaman yang datang tidak hanya ekonomi dan sosial. Tetapi juga ancaman politik," katanya.

Suroto menegaskan, untuk menggerakkan sektor pangan, pemerintah harus melakukan akselerasi dengan reforma agraria. Pasalnya, 74 persen petani Indonesia saat ini adalah buruh tani yang tidak lagi memiliki tanah.

"Saya kira, reforma agraria tidak bisa hanya sebatas formalitas lagi. Kalau ada hutan sipil, perlu didorong agar ada peraturan-peraturan daerah yang bisa mendorong ekonomi rakyat dan sektor pangan," kata Suroto.

Selanjutnya, Pendiri Rumah Milenial Indonesia (RMI), Sahat MP Sinurat dalam kegiatan tersebut mengatakan new normal adalah transformasi perilaku untuk menjalankan aktivitas normal yaitu dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, salah satu kunci utama dalam menghadapi new normal adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan di dalam aktivitas sehari-hari, antara lain di rumah ibadah, pasar, kantor, dan di ruang publik lainya.

Soal lumbung pangan, Sahat mengatakan, persoalan itu menjadi sangat vital di tengah ancaman krisis saat ini. Sebab tanpa makanan rakyat akan kelaparan dan akan terjadi kerusuhan sosial yang tidak terkendali.

"Program lumbung pangan nasional atau food estate sangat tepat dilakukan saat ini, untuk mengantisipasi kelangkaan pangan di masa pandemi. Namun perlu digarisbawahi, program lumbung pangan ini harus tetap mengutamakan dan memuliakan petani," ujarnya.

Sahat menyampaikan, ada banyak kelompok petani yang saat ini menghadapi konflik lahan dengan korporasi pun negara.

Menurutnya, pemerintah harus berusaha menyelesaikan persoalan konflik tersebut agar para petani dapat mengolah lahan pertanian mereka dengan aman, tanpa mengalami tekanan dan kriminalisasi.

"Selain melibatkan investasi dan BUMN, pemerintah juga harus melibatkan kelompok tani sehingga lumbung pangan ini dapat menghidupi usaha kecil dan pertanian lokal. Dengan ini, program lumbung pangan tidak hanya memberikan keuntungan kepada korporasi besar, tapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal," ucap Sahat Sinurat. []

Berita terkait
RMI Usul Konsep Taman Digital di Provinsi Riau
Rumah Milenial Indonesia (RMI) Riau mengusulkan Taman Digital di beberapa lokasi ruang publik dan ruang terbuka hijau di Provinsi Riau.
Jokowi Marah, GAMKI Soroti Rangkap Jabatan di BUMN
Kemarahan Presiden Jokowi membuat DPP GAMKI menyoroti rangkap jabatan yang ada di Kementerian BUMN.
GAMKI Apresiasi Bareskrim Polri Ungkap Bandar Narkoba
GAMKI mengapresiasi capaian yang dilakukan Bareskrim Polri mengungkap jaringan bandar narkoba di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi.
0
Huma Betang Kalteng dalam Wacana Lumbung pangan
Karakter generasi muda Kalimantan Tengah (Kalteng) harus dibangun dengan prinsip Huma Betang dalam menghadapi wacana pembangunan lumbung pangan.