HNW Pantau Ketegasan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid memantau ketegasan DPR untuk hentikan RUU HIP.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mendesak agar rapat paripurna DPR hari ini Kamis, 16 Juli 2020, pimpinan anggota dewan bisa merespons penolakan publik terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Semakin banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, dan adanya kegaduhan akibat RUU HIP dengan sejumlah ketentuannya yang kontroversial ini, seharusnya sudah bisa menjadi alasan bagi DPR, bersama dengan pemerintah, untuk bersikap resmi menghentikan pembahasan dan bahkan mencabut RUU ini dari Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas Long List 2020,” kata dia melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 16 Juli 2020.

Agar tripartit ini menyepakati untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan bahkan menariknya dari Prolegnas.

HNW, sapaan akrabnya, sebelumnya menyayangkan hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah yang telah menyetujui untuk menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, tetapi tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik.

Baca juga: PA 212 Cs Demo RUU HIP Jilid II di DPR, Kamis 16 Juli

Ia menyebut penolakan terhadap RUU ini sudah sangat masif dilakukan dari berbagai elemen, seperti dari ormas keagamaan, Pemuda Pancasila, hingga Legiun Veteran. Sayangnya, kata dia, aspirasi mereka belum didengarkan dengan saksama oleh DPR RI.

“Suara dan aspirasi-aspirasi mereka juga sudah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah (yang diwakili Menkumham) serta DPD, agar tripartit ini menyepakati untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan bahkan menariknya dari Prolegnas” kata HNW.

Dia juga mendesak agar rapat paripurna DPR hari ini bisa dijadikan forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR untuk menghentikan pembahasan dan atau pencabutan RUU HIP dari Prolegnas. 

“Pimpinan DPR sudah berkomitmen secara terbuka kepada pimpinan ormas yang berdemonstrasi menolak RUU HIP untuk menghentikan pembahasan, dan Menkopolhukam juga secara lisan pernah sampaikan bahwa Pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP ini bermasalah. Jadi, apalagi yang mau ditunggu?” ujar Politisi PKS itu.

Baca juga: Polisi Bicarakan Surat Demo RUU HIP dan Omnibus Law

Diketahui, hari ini DPR akan menggelar rapat paripurna pukul 13.30 WIB. Di sekitaran kompleks parlemen juga sudah diberlakukan penjagaan karena rencananya sejumlah ormas akan kembali menggelar aksinya hari ini.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif mengklaim gelombang demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) jilid II di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020, akan lebih besar dari aksi pertama mereka.

Sebab, pada demo jilid II ini Aliansi Nasional Antikomunis (ANAK) NKRI yang dimotori PA 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-Ulama) turut didukung sedikitnya 174 organisasi masyarakat (ormas). Slamet Maarif mengaku optimis aksi ini dapat berjalan lancar seperti aksi pertama.

"Insyaallah kalau kawan-kawan sudah terbiasa. Jangankan 10 ribu, sejuta lebih, kita sudah biasa ngatur (massa agar menerapkan protokol Covid-19) itu. Insyaallah semuanya kondusif," kata Slamet saat menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, Selasa sore, 14 Juli 2020. []

Berita terkait
Yusril Ihza Mahendra Tertawa Ditanya Soal RUU HIP
Pengacara Tim Sukses Jokowi-Maruf Amien pada Pemilihan Presiden 2019 Yusril Ihza Mahendra terkekeh saat ditanya soal Jokowi dan RUU HIP.
Besok Mahfud Md Kirim Surat ke DPR terkait RUU HIP
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md akan menyampaikan sikap resmi pemerintah ke DPR terkait RUU HIP, Kamis, 16 Juli.
Polemik RUU HIP, Yusril Ihza Mahendra: Biarin Aja
Pengacara Tim Sukses Jokowi-Maruf Amien pada Pemilihan Presiden 2019 Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya belum saatnya menanggapi RUU HIP
0
PBB Serukan Taliban Batalkan Pembatasan Hak Perempuan
Dewan Keamanan (DK) PBB juga terus menekan otoritas Taliban untuk membatalkan pembatasan pada perempuan dan untuk menstabilkan negara