Yusril Ihza Mahendra Tertawa Ditanya Soal RUU HIP

Pengacara Tim Sukses Jokowi-Maruf Amien pada Pemilihan Presiden 2019 Yusril Ihza Mahendra terkekeh saat ditanya soal Jokowi dan RUU HIP.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendera bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (30/11/2018). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tertawa ketika ditanya soal polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pengacara Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amien pada Pemilihan Presiden 2019 ini terkekeh saat mendengar pertanyaan dari Tagar: Apakah Jokowi telah membicarakan atau berkonsultasi ihwal RUU HIP kepadanya?  

"Nggak sih, nggak ada bicara apa-apa dia," kata Yusril Ihza Mahendra singkat usai melepas tawanya, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini ogah ikut berkomentar soal RUU yang kini menuai polemik di tengah masyarakat.  Ia mengatakan, dirinya akan turun tangan pada pada waktunya nanti. 

Ketika ditanya alasannya memilih diam, Yusril hanya menjawab, "Nggak apa-apa, saya mau diam saja."

Saya mau diam saja

Hingga kini RUU HIP belum menemukan titik terang: Apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan atau membuangnya dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Badan Legislasi DPR mengaku telah mengirimkan surat dan RUU HIP kepada Presiden Jokowi dan menanti tanggapan dalam bentuk surat presiden (surpres).

Dalam diskusi soal RUU HIP bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) punya payung hukum berupa Undang-Undang. Menurut Jokowi, Peraturan Presiden (Perpres) tak cukup menjadi dasar oprasional BPIP

"Pancasila dalam pelaksanaan, sosialisasi, membumikan, pembinaannya, tidak cukup kalau hanya diberi payung peraturan presiden. Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu. Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres," kata Bambang Soesatyo usai membahas nasib RUU HIP bersama Jokowi di Istana Bogor, Rabu silam.

Sementara organisasi masyarakat Persaudaraan Alumni 212 kembali menggelar demonstrasi penolakan RUU HIP besok, 16 Juli 2020. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengklaim gelombang demonstrasi penolakan RUU HIP jilid II di Gedung DPR akan lebih besar dari aksi sebelumnya.

"Insya Allah kalau kawan-kawan sudah terbiasa. Jangankan 10 ribu, sejuta lebih, kita sudah biasa ngatur [massa agar menerapkan protokol Covid-19] itu. Insya Allah semuanya kondusif," ujar Slamet di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, Selasa lalu.

Ia menuturkan pihaknya merasa harus menggelar aksi untuk kedua kalinya di Senayan, lantaran wakil rakyat tak kunjung menindaklanjuti maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait RUU HIP.

"Tuntutan kami masih sama, bahwa maklumat MUI belum ditanggapi serius oleh DPR RI. Tuntutan umat dan ormas di berbagai kabupaten kota dan provinsi juga sampai saat ini belum ditanggapi," tutur Slamet.[] 

Baca juga:


Berita terkait
Polemik RUU HIP, Yusril Ihza Mahendra: Biarin Aja
Pengacara Tim Sukses Jokowi-Maruf Amien pada Pemilihan Presiden 2019 Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya belum saatnya menanggapi RUU HIP
Besok Mahfud Md Kirim Surat ke DPR terkait RUU HIP
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md akan menyampaikan sikap resmi pemerintah ke DPR terkait RUU HIP, Kamis, 16 Juli.
Bahas RUU HIP, Jokowi Ingin BPIP Berpayung UU
Bagi Jokowi, membumikan Pancasila melalui BPIP tidak cukup dengan payung peraturan presiden.