Hidayat Nur Wahid Komentari Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin ekstrem adalah fakta. Berikut berita selengkapnya.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Foto:Tagar/Lihat Kepri)

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, turut mengomentari dugaan kasus korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 43 triliun. Menurutnya hal ini fakta bahwa korupsi di Indonesia semakin ekstrem. Pasalnya selain di BPJS Ketenagakerjaan sejumlah kasus megakorupsi juga terjadi seperti di Jiwasraya dan Asabri, bahkan bantuan sosial (Bansos) pun turut dikorupsi.

“Betul dan melihat fakta korupsi di Indonesia makin 'ekstrem' seperti korupsi Jiwasraya, Asabri, BPJS Tenaga Kerja, Bansos dan lain-lain,” cuitnya melalui akun Twitter @hnurwahid pada Selasa, 26 Januari 2021.

Tweet Hidayat Nur WahidTweet Hidayat Nur Wahid. (Foto:Tagar/[email protected])

Terkait hal itu, Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat agar tidak ada pihak yang menggangu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar mereka dapat dengan fokus melaksanakan tugasnya memberantas korupsi dari bumi Indonesia.

Fakta korupsi di Indonesia makin 'ekstrem' seperti korupsi Jiwasraya, Asabri, BPJS Tenaga Kerja, Bansos dan lain-lain.

“Wajarnya, lembaga anti rasuah seperti @KPK_RI, mestinya tidak diganggu, tapi dibantu, agar fokus ungkap tuntas korupsi, agar tak nanggung, malah jadi fitnah,” ungkapnya.

Tweet Hidayat Nur WahidTweet Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Foto:Tagar/[email protected])

Hidayat Nur Wahid menegaskan, Kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 43 triliun sangat penting untuk dituntaskan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Selanjutnya, uang yang dikorupsi itu harus dikembalikan kepada yang berhak, yakni rakyat Indonesia.

“Penting Kejagung mengusut dugaan korupsi BPJS senilai Rp 43 triliun. Juga kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri yang nilainya Rp belasan riliun. Dan kembalikan uangnya kepada warga yang berhak. Agar rakyat selamat dan semangati @KPK_RI basmi korupsi. Apalagi yang kelas-kelas ikan Paus seperti ini,” tuturnya. []

Berita terkait
Said Didu: Posisi OJK dalam Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
Berikut penilaian Said Didu terhadap OJK sebagai pengawas sektor keuangan perihal kasus dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Ade Armando: Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Perbuatan Biadab
Berikut penilaian Dosen Universitas Indonesia Ade Armando mengenai dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Marzuki Alie: Koruptor BPJS Ketenagakerjaan Lebih Buruk dari Hewan
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai, para pelaku dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp43 triliun sudah tidak memiliki hati nurani.
0
Jalan Tol Serpong-Cinere Bayar Rp 11.000 Mulai 2 Juni
Jalan Tol Serpong-Cinere, ruas Seksi I Serpong-Pamulang mulai dikenakan tarif sebesar Rp11.000 untuk golongan 1 mulai Rabu, 2 Juni 2021.