Jakarta - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, terus mendorong pemerintah daerah yang dipimpinnya untuk semakin transparan dan terbuka. Hal itu dilakukannya dengan rutin menggelar bimbingan mental bagi seluruh ASN di Pemerintah Kota Semarang, pembenahan sistem tata kelola birokrasi, hingga menginisiasi sistem pelaporan masyarakat secara online.
Aplikasi pelaporan masyarakat di Kota Semarang yang terintegrasi ke pemerintah pusat mendorong adanya pengawasan bersama yang bisa dilakukan siapa saja, sehingga sedulur-sedulur ini bekerjanya seperti dalam sebuah aquarium.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut dalam acara Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2021. Sebagai salah satu narasumber, Hendi menekankan Pemerintah Kota Semarang saat ini bekerja seperti dalam sebuah aquarium, dimana semua pihak bisa melihat serta mengawasi.
"Aplikasi pelaporan masyarakat di Kota Semarang yang terintegrasi ke pemerintah pusat mendorong adanya pengawasan bersama yang bisa dilakukan siapa saja, sehingga sedulur-sedulur ini bekerjanya seperti dalam sebuah aquarium," tutur Hendi berdasarkan keterangan yang diterima Tagar, Rabu, 24 Maret 2021.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, Hendi menerangkan bahwa Pemerintah Kota Semarang juga bekerjasama dengan OMS (Organsiasi Masyarakat Sipil) seperti Pattiro dan TII (Transparency International Indonesia).
"Selain melalui sistem pelaporan Lapor Hendi, Pemerintah Kota Semarang juga menandatangi MoU dengan beberapa OMS, seperti Pattiro dan TII, terkait implementasi sistem integrasi lokal pemberatasan korupsi. Dalam hal ini Pattiro bersama TII menjadi pengawas eksternal Pemerintah Kota Semarang," tegasnya.
- Baca juga : Presiden Jokowi: Lewat Infrastruktur Kita Bangun Peradaban
- Baca juga : Irma Chaniago: Erick Thohir Pantas Jadi Presiden
Dalam kegiatan International Civil Society Forum 2021 tersebut, dipertemukan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan mitra-mitra lainnya, untuk mendengar dan menyimak wawasan serta perspektif tentang peran masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia.
“Organisasi masyarakat sipil (OMS) berulang kali membuktikan perannya sebagai pengawas pemerintahan dan perwakilan kepentingan warga. Peran yang sangat penting saat kita menghadapi tantangan signifikan terutama saat pandemi COVID-19,” sebut Direktur USAID, Ryan Washburn.
Sementara Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menuturkan, jika OMS memiliki peran yang besar sebagai garda terdepan agen perubahan.
“Organisasi masyarakat sipil atau OMS adalah masyarakat yang berperan sebagai mata dan telinga, yang sekaligus menjadi penjaga dan pengingat. OMS berperan sebagai garda terdepan dan agen-agen perubahan agar masyarakat berperan aktif,” tandas Lili. []
