Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani membeberkan harapan Kadin pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Salah satunya meminta Edhy tidak segan untuk menindak tegas pengusaha yang nakal atau tidak taat aturan pemerintah.
"Kalau pun ada pengusaha yang tidak turut aturan, atau nakal, tindak, Pak. Cabut izinnya, Kadin juga mendukung. Ini sekaligus insentif bagi industri kita yang sudah melangkah baik sesuai aturan," ujar Rosan di Menara Kadin Jakarta, Senin, 18 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Selain permintaan untuk menindak pengusaha nakal, Rosan juga berdiskusi soal kebijakan perizinan dan birokrasi yang kompleks di tubuh pemerintah. Ia ingin persoalan tersebut dapat segera selesai guna mendorong iklim investasi di sektor perikanan.
"Menurut Presiden, yang membuat investasi masuk ke Indonesia tidak seperti yang diharapkan adalah perizinan panjang," ucapnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P. Roeslani berpidato dihadapan peserta Rapat Koordinasi Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa, 5 November 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)Rosan mengatakan permasalahan perizinan tersebut tak akan jauh bersumber dari harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, pengusaha sering kali menjumpai berbelitnya perizinan di daerah, padahal pemerintah pusat sudah menyederhanakan peraturan tersebut.
"Begitu implementasi di daerah, provinsi, kabupaten/kota, menjadi kendala tersendiri. Mohon Pak Menteri, kalau nanti buat kebijakan, kebijakan yang lama dikurangi dulu," tutur Rosan.
Kadin berharap sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Terlebih Kementerian KKP menargetkan ekspor di sektor perikanan sampai 6 miliar dollar Amerika Serikat pada 2020, naik dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,5 miliar dollar Amerika Serikat.
Sementara itu, untuk konsumsi perikanan pemerintah menargetkan kenaikan menjadi 54,49 per kapita dari sebelumnya yakni 2018 sebesar 50,69 kg per kapita. []
