Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Susi Pudjiastuti tidak masuk dalam kabinet Jokowi jilid 2 karena tidak mendapat restu Megawati Soekarnoputri.
"Karena tidak dapat rekomendasi dari Megawati. Dulu jadi menteri direkomendasi Megawati," ujar Ujang kepada Tagar dalam wawancara tertulis, Rabu, 23 Oktober 2019.
Susi Pudjiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet Jokowi jilid 1, periode 2014-2019. Dan Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, pengusung utama Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2014 dan 2019.
Ujang Komarudin menilai bagus kenerja Susi Pudjiastuti selama menjadi pembantu Jokowi. Namun politik bukan matematis.
"Kinerja bagus. Tapi itulah politik. Yang bagus belum tentu dipilih lagi," ujar Ujang.
Presiden Jokowi mengumumkan nama 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Kepresidenan, Rabu, 23 Oktober 2019. Dalam susunan kabinet, posisi Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ditempati Edhy Prabowo politikus Partai Gerindra.
Ujang mengatakan Edhy Prabowo kurang tepat menduduki kursi menteri tersebut.
"Kurang pas karena berlatar belakang kerja urusan pertanian. Edy Prabowo sebelumnya merupakan Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian.Tapi itulah jabatan politik. Bisa diisi oleh siapa pun," kata Ujang.
Itulah politik. Yang bagus belum tentu dipilih lagi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri) menyapa para karyawan menjelang acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra)
Usai menjalani pelantikan pada Rabu, Edhy Prabowo mengatakan akan melanjutkan program Susi Pudjiastuti yang bagus. Targetnya adalah memprioritaskan kepentingan nelayan.
"Kita akan melanjutkan hal-hal yang bagus, kalau tidak bagus akan kita perbaiki," kata Edhy.
Edhy mengatakan akan menjalankan peran sebaik mungkin. "Di depan tugas berat, tidak ringan, dapat amanah ini pasti harus saya jalankan."
Pada hari yang sama, Edhy Prabowo menerima serah terima jabatan (sertijab) dari Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam kesempatan itu Susi berpesan kepada Edhy agar tetap menjaga Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka karena penting bagi kedaulatan nasional. Pada 2020 tidak boleh ada lagi illegal fishing.
"Saya titip Perpres No 44/2016 ke Bapak Edhy Prabowo agar laut kita lestari dan produktif," kata Susi.
Perpres No 44/2016 di antaranya tidak mengizinkan pihak asing melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan perairan nasional.
Sumber daya perikanan yang terdapat di lautan Nusantara, kata Susi, adalah satu-satunya sumber protein yang masih aksesibel bagi warga.
Kita akan melanjutkan hal-hal yang bagus.
Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra)
Susi mengharapkan Presiden Jokowi mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 dalam rangka menjaga kekayaan laut Indonesia.
"Dalam peraturan itu, investasi asing tidak diperbolehkan di bidang penangkapan ikan, tapi untuk pengolahan, lain-lain boleh. Itu keterbukaan kita," ujar Susi.
Harapan dipertahankannya Perpres, lanjut Susi, seiring dengan akan diberlakukannya praktik illegal fishing sebagai kejahatan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2020.
Susi mengatakan, saat ini pelaku ilegal fishing sedang berupaya keras untuk memperoleh izin legal ke sejumlah negara, satu di antaranya dengan membeli perusahaan lokal agar bebas menangkap ikan di negara yang dituju, salah satunya Indonesia.
"Pada 2020, tidak boleh ada lagi illegal fishing, sekarang pelaku illegal fishing mencari rumah dengan segala cara, salah satunya masuk ke perusahaan Afrika dengan membeli perusahaan lokal, mereka membeli izin atau perusahaan setempat agar mereka teregister dan legal," kata Susi.
Sebagian pelaku praktik illegal fishing, kata dia, berupaya masuk ke Indonesia namun terhalang Perpres 44 itu. []
Baca juga:
