Hanya Fraksi PKS yang Tak Sepakat Bawa Revisi UU DKJ ke Paripurna

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU DKJ bersama Kemendagri Tito Karnavian, perwakilan Kemenkeu.
Ilustrasi - Hanya Fraksi PKS yang Tak Sepakat Bawa Revisi UU DKJ ke Paripurna. (Foto: Tagar/ShutterStock)

TAGAR.id, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU DKJ bersama Kemendagri Tito Karnavian, perwakilan Kemenkeu, serta Bappenas, Senin, 18 Maret 2024.

Hasilnya, seluruh fraksi kecuali PKS setuju untuk mengesahkan RUU ini dalam rapat pleno tingkat pertama dan meminta agar RUU ini segera dibahas di paripurna.

“Dengan demikian dari sembilan fraksi, delapan fraksi menyatakan setuju dan satu menolak. Dengan demikian saya ingin meminta persetujuan kembali dari anggota Baleg DPR RI, apakah RUU DKJ, bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat,” kata Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas di depan seluru peserta rapat pleno.

"Sepakat," kata anggota DPR kecuali dari Fraksi PKS.

Setelah itu, Supratman mengetuk palu satu kali tanda pengambilan keputusan. Sementara Tito Karnavian, sebagai perwakilan pemerintah, optimistis RUU DKJ ini bisa segera disahkan di rapat paripurna.

“Sikap pemerintah setuju dan berharap kespekatan yang gelah diperoleh ini bisa diteriskan untuk diambil kepitusan dalam pengambilan kepitusan tingkat dua atau rapur,” kata Tito menanggapi.

“Saya yakin insyallah ini akan menjadi salah satu ladang ibadah baginkota sekia demi kepentingan daerah yang sangat penting, Jakarta,” tuturnya. []

Berita terkait
PKS Beberkan Alasan Elektabilitas Melesat di Survei CSIS hingga Bisa Unggul dari PKB
Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengungkap faktor melesatnya elektabilitas partainya dalam survei yang dirilis oleh CSIS.
Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial
Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terkait sejumlah aspek isu nasional, salah satunya menyangkut Pilpres 2024.
PKS Janjikan Ibu Kota Tetap Jakarta Jika Menang Pemilu, Begini Respons Anies Baswedan
Capres Anies Baswedan, menanggapi janji dari PKS soal ibu kota Indonesia tetap berada di Jakarta jika mereka menang Pemilu 2024.
0
Hanya Fraksi PKS yang Tak Sepakat Bawa Revisi UU DKJ ke Paripurna
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU DKJ bersama Kemendagri Tito Karnavian, perwakilan Kemenkeu.