Jakarta - Menteri Koordinator Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pernah disemprot Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika menganggap Bendera Bintang Kejora sebagai suatu bahaya.
Menurut Gus Dur Bendera Bintang Kejora adalah bagian dari budaya rakyat Papua dan meminta Wiranto mengubah cara pandangnya.
Kisah tersebut diabadikan oleh mantan Menteri Riset dan Teknologi, Muhammad A.S. Hikam lewat bukunya yang berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013).
Dalam bukunya, Hikam menerangkan Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan melapor kepada mantan Ketua PBNU itu terkait pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua.
“Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora,” ujar Wiranto melapor.
Mendengar laporan itu, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa itupun langsung bertanya balik.
"Apa masih ada bendera Merah Putihnya?"
“Ada hanya satu, tinggi,” ujar Wiranto.
"Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," kata putra KH. Wahid Hasyim tersebut merespon pernyataan Wiranto.
Namun Wiranto tidak puas dengan respon tersebut dan mengingatkan bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora berbahaya.
“Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya,” kata Wiranto.
Namun Gus Dur justru kembali menegur Wiranto dan mengatakan bahwa pikiran itu yang harus diubah.
"Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul. Sepak bola saja banyak benderanya!" kata cicit salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu.
Gus Dur dan masyarakat Papua. (Foto: NU)
A.S. Hikam menyatakan bahwa Gus Dur memang memberikan konsensus budaya berupa pengibaran bendera Bintang Kejora kepada masyarakat Papua.
Bagi Gus Dur Bintang Kejora dipahami sebagai lambang kultural, bukan lambang pergerakan kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Hikam menjelaskan, konsensus kebudayaan itu diberikan dengan syarat tidak ada permintaan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Adapun apa saja permintaan lainnya, semisal otonomi khusus, menurut Gus Dur bisa dibicarakan.
Pada 2007 Gus Dur yang sudah tidak lagi jadi Presiden, kembali menyebut alasannya membiarkan bendera Bintang Kejora berkibar. Menurutnya bendera itu hanya bendera kultural warga Papua.
“Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri,” kata Gus Dur.
Selain mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora, Gus Dur juga mengembalikan nama Papua yang pada orde baru disebut Irian Jaya.
Bahkan, politisi dari kalangan pesantren itu menuding aparat TNI dan polisi tidak melakukan pemikiran mendalam dalam pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora.
“Ketika polisi melarang, tidak dipikir mendalam, (tim) sepak bola saja punya bendera sendiri. Kita tak perlu ngotot sesuatu yang tak benar,” katanya.
Franz Magnis Suseno juga menyebut pengembalian nama Papua dan pemberian izin pengibaran bendera Bintang Kejora tidak berarti Gus Dur meremehkan posisi negara Indonesia. Namun, itu merupakan cara Gus Dur untuk membantu orang-orang Papua bisa menghayati Ke-Indonesiaan dari dalam.
“Gus Dur percaya pada Orang Papua. bahwa itulah cara untuk merebut hati suatu masyarakat yang puluhan tahun merasa tersinggung, tidak dihormati, dan bahkan dihina. Karena itu orang-orang Papua mencintai Gus Dur,” ujar Franz Magnis dalam kata pengantar buku karangan Muhammad AS Hikam, berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013).
Belakangan, pengibaran bendera Bintang Kejora kembali menjadi masalah. Setidaknya, Polda Metro Jaya menangkap 13 orang asal Papua terkait pengibaran bendera tersebut dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada 28 Agustus 2019.
Salah satunya adalah Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta Ginting yang kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. []
