Bandung - Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga meminta peningkatan penghasilan untuk guru-guru di pedesaan atau daerah terpencil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Guru-guru di daerah terpencil ini. Apakah sudah mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perhatian (melalui keberpihakan anggaran) di APBD 2019 perubahan,” tuturnya saat ditemui di Komisi IV DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin 26 Agustus 2019.
Peningkatan penghasilan bagi guru-guru di pedesaan dan daerah terpencil ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, demi pemenuhan hak hidup layak bagi para guru. Apalagi guru di pedesaan dan terpencil tidak ada ruang untuk mencari penghasilan tambahan.
“Guru di daerah itu tertutup ruang (kesempatan) bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil. Jadi mau cari apalagi? Dia (guru) itu hanya fokus mengajar,” jelas dia.
Kondisi berbeda dengan guru-guru di perkotaan atau desa yang lebih maju jelas Yod Mintaraga, yang masih bisa mencari penghasilan tambahan. Misalkan, setelah melaksanakan kewajiban mengajar, guru tersebut bisa mengajar di tempat lain. Bisa juga membuka usaha apa saja yang tidak terikat dengan kedinasannya.
“Itupun kalau guru tersebut mengajar di daerah yang sudah maju (akses infrastrktur baik. Ruang mereka (guru) untuk mengabdikan diripun lebih terbuka,” jelas Yod.
Oleh karena itu kata Yod, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memperhatikan masalah ini. Peningkatan penghasilan bagi guru di pedesaan dan daerah terpencil harus dilakukan. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak hidup layak untuk para guru. Besarnya peningkatan penghasilan tersebut nanti diukur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mampunya segitu ya segitu. Tapi upaya memperbaiki pendapatan guru di pedesaan, terpencil menjadi perhatian Fraksi Golkar dan harus diperjuangkan oleh anggota dewan lainnya, dari fraksi manapun,” tegas dia. []
Baca juga:
- Awas Kekeringan Melanda 13 Kab dan Kota di Jawa Barat
- Jawa Barat, Provinsi Halal Pertama di Indonesia
- Karena Lagu Indonesia Raya, DPRD Jawa Barat Ribut
