Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebutkan rencana Provinsi Kalimantan Timur (kaltim) ditetapkan sebagai ibu kota negara, akan membawa keuntungan bagi perekonomian daerah.
Menurut Isran Noor, dampak positif tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kaltim semata. Tetapi seluruh provinsi di Kalimantan dan juga provinsi yang berbatasan langsung dengan Kaltim, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah juga kan terkena imbas positifnya.
"Dampak positif yang nyata semisal soal pembangunan, tentunya bakal ada pembangunan dengan skala besar terkait pemindahan Ibukota," kata dia di Samarinda, Jumat, 23 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Dia menjelaskan ketersedian lahan seluas 3.000 hektare yang menjadi prioritas awal pembangunan infrastruktur utama juga telah siap. “Baik lokasi di Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, keduanya merupakan tanah negara. Tidak ada konflik ataupun sengketa lahan. Jika ada yang bermain maka akan rugi sendiri, karena itu tanah negara,” ujar Isran.
Mantan Bupati Kutai Timur ini menegaskan tidak ada indikasi spekulan tanah untuk melakukan tindakan menyimpang terkait lahan calon ibu kota negara.
Dia mengungkapkan pihaknya juga akan segera membuat peraturan gubernur (pergub) tentang kawasan khusus non komersial. "Kawasan tersebut tidak bisa diperjualbelikan sebelum ataupun sesudah keluar Keputusan Presiden terkait penetapan lokasi ibukota negara," ucap Isran.
Terkait kesiapan masyarakat Kaltim dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), dia mengatakan Pemprov Kaltim bersama kabupaten/kota terus memberikan informasi kepada masyarakat. Karena hal ini merupakan tanggungjawab dan bagian dari kontribusi Kaltim dalam pembangunan nasional.
“Yang jelas SDM akan mengikuti jika tidak akan tertinggal. Tapi secara keseluruhan indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim diatas rata-rata nasional. Penduduknya pun heterogen. Kompetisinya akan terjadi secara otomatis dan masyarakat siap," katanya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil telah memberikan sinyal bahwa ibu kota negara yang baru akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan saat berada di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Kamis, 22 Agustuds 2019
“Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” ujar Sofyan, seperti disiarkan sejumlah media.
Namun demikian, pada hari yang sama telah ada bantahan dari Presiden Jokowi bahwa telah ada penetapan pemindahan Ibukota.
Jokowi membantah bahwa pemerintah telah menetapkan pilihan provinsi mana yang akan menjadi lokasi ibu kota baru bagi Indonesia.
Menurut Jokowi, belum adanya keputusan ini karena masih terdapat sejumlah kajian yang harus dilakukan.
Pascabantahan Presiden Jokowi, Sofyan Djalil merevisi pernyataannya mengenai lokasi ibu kota baru. Tetapi saat ini lokasi pusat pemerintahan baru belum ditentukan dan lokasi ibu kota baru bakal diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.[]
