Oleh: Eko Kuntadhi*
Pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie pada acara ulang tahun partainya beberapa waktu lalu, saya kira sangat menarik. Grace berani melemparkan pernyataan tegas dan klir: PSI akan tegas menolak Perda Injili dan Syariah.
Bagi saya pernyataan itu mewakili sebuah ideologi yang dibawa PSI. Sebagai partai baru yang digawangi anak-anak muda, PSI membawa ideologi inklusif dan antidiskriminasi. Ketika ideologi itu diterjemahkan dalam sebuah sikap politik yang jelas, karena memang itulah salah satu fungsi parpol.
Sebagai parpol PSI nanti akan mengirimkan kader-kadernya duduk di lembaga legislatif. Salah satu fungsi legislatif adalah membuat UU pada level nasional dan pada level daerah pembuat Perda. Artinya, ketika Grace Natalie dengan jelas meneriakkan PSI akan memperjuangkan Perda yang inklusif dan mencerminkan pluralitas sebagai bangsa, itu memang yang seharusnya disampaikan sebuah parpol.
Setiap parpol semestinya punya platform besar yang menjadi pengikat orang-orang di dalamnya untuk berjuang bersama. Kader-kadernya berjuang untuk mewujudkan platform bersama itu. Di manakah kancah perjuangannya? Yang paling utama adalah melalui lembaga legislatif.
Ketika sebagai ketua umum PSI Grace Natalie menyampaikan platform besar yang akan diperjuangkan partainya, pada saat yang sama Grace dan PSI sedang melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Rakyat memilih kader partai, bukan hanya karena kualitas individual Caleg, tetapi juga apa yang hendak mereka perjuangkan. Dan, kisi-kisi apa yang menjadi guide perjuangan mereka.
Grace dalam pidatonya memberikan kisi-kisi perjuangan kader PSI. Ini juga bentuk pendidikan politik kepada publik. Setidaknya logika politik yang harus dipahami publik ingin dikembalikan pada pemahaman dasarnya. Pilihan politik seharusnya ditentukan oleh kesetujuan rakyat pada platform besar sebuah partai. Bukan hanya pada gimmick-gimmick semu.
Bukan hanya PSI sebetulnya. Mestinya semua partai juga berani mengungkapkan arah politik partainya secara klir di depan, bukan malah bermain-main dengan retorika palsu. Agar rakyat bisa menitipkan suaranya pada partai yang sesuai dengan aspirasinya.
Sialnya ketika wabah politik identitas kini sedang melanda, bahkan partai-partai nasionalis yang mengusung semangat pluralisme malah justru ingin bergenit-genit dengan isu agama. Alasannya simpel. Untuk meraih suara pemilih yang masih teracuni dengan model politik identitas.
Sebagai sebuah strategi penarik suara, sikap ini bisa dimaklumi. Tapi akibatnya adalah rakyat seperti tidak diinformasikan sejak awal apa yang akan menjadi dasar perjuangan partai tersebut di kursi legislatif nantinya. Jika Pemilu legislatif kita anggap sebagai bazzar, dimana pedagangnya adalah seluruh partai politik. Mestinya masing-masing stand memberikan informasi produk yang jelas kepada konsumen.
Dari mana informasi itu? Ya dari sikap politik yang klir dan cara memandang masalah bangsa menurut sudut pandang Parpol masing-masing. Di sini kita bisa membaca pidato Grace Natalie sebagai spesifikasi teknis PSI sebagai sebuah pilihan dalam Pilpres. Yang setuju, monggo dipilih. Yang gak setuju, silakan ke toko sebelah.
Dari informasi itulah konsumen memutuskan membeli produk yang mana. Jangan hanya sibuk memoles bangunan stand dengan pernak-pernik menarik, memasang aksesoris, membuat brosur dengan foto-foto yang indah, tetapi detail informasi produk tidak dikomunikasikan dengan baik. Yang ada nanti konsumen seperti membeli kuda dalam karung.
Rakyat perlu dicerdaskan dengan pendidikan politik yang baik. Mereka perlu terus menerus diberi pemahaman bagaimana semestinya sebuah Parpol bekerja.
Parpol menawarkan platform dan Caleg menawarkan diri bahwa dia pantas dan berkualitas untuk mewujudkan platform besar itu. Lalu rakyat setuju dengan platform itu kemudian menjatuhkan pilihan.
Bagaimana cara Parpol mewujudkan janjinya? Salah satunya dengan merumuskan UU atau Perda yang sesuai dengan nilai dasar platform tadi. Nah, ketika Grace Natalie bicara bahwa PSI akan berjuang untuk menghalangi Perda-perda yang diskriminatif, justru jadi makin jelas ke mana arah perjuangan partai ini. Ketika PSI menolak Perda Injili atau Perda berdasarkan agama yang cenderung diskriminatif kita tahu, Grace sedang menawarkan produk politik kepada publik.
Dengan kata lain, isi pidato Grace Natalie memang sudah semestinya begitu. Dia sedang melakukan pendidikan politik kepada publik. PSI sedang menjalankan salah satu fungsi Parpol secara sehat.
Yang menyebalkan adalah tanggapan Eggi Sudjana yang melaporkan Grace ke polisi karena isi pidatonya. Ini benar-benar aneh. Masak sebuah Parpol di era kebebasan ini dianggap melakukan pidana hanya karena penawaran platform partainya ke publik? Eggi menuntut atas nama agama. Ini benar-benar logika yang sakit.
Langkah Eggi yang melaporkan Grace ke polisi, justru semakin mengukuhkan bahwa apa yang diasumsikan PSI untuk menentang lahirnya Perda dan UU diskriminatif sudah benar. Jika atas nama agama sebuah platform partai bisa dianggap pelanggaran pidana, memang sudah seharusnya agama jangan lagi dibetot-betot ke arena politik. Tindakan Eggi menunjukkan betapa bahayanya sikap beragama yang diskriminatif. Betapa dekatnya dengan otoritarianisme atas nama mayoritas.
Orang-orang seperti Eggi yang justru semakin membenarkan asumsi-asumsi dasar kenapa PSI menentang Perda-perda agamis. Dengan melaporkan Grace Natalie ke polisi, Eggi sedang merusak proses pendidikan politik untuk rakyat.
Singkatnya Grace sedang melakukan pendidikan politik agar rakyat terbuka matanya. Sedangkan Eggi Sudjana sedang berlaku sebaliknya.
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial
