Yogyakarta - DPD I Partai Golkar DIY akhirnya bersikap resmi terhadap desakan kader pemuda yang mengatasnamakan Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG). Sebelumnya PPG meminta Ketua DPD I Partai Golkar Haryadi Suyuti mundur meletakkan jabatannya.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD I Partai Golkar DIY Marzuki Arche Simatupang menganggap PPG bukan organ yang dikenal di tubuh partai berlambang pohon beringin.
"Kami tidak mengatakan (PPG) ilegal, tapi silakan terjemahkan sendiri. Faktanya PPG bukan organ resmi Golkar," katanya dalam keterangan pers di Sekretariat Partai Golkar DIY, Jumat 20 September 2019.
Dia mengatakan, mencermati dinamika yang berkembang saat ini, PPG mengaku mewakili organ pemuda Golkar seperti AMPI, AMPG, Garnas, Kosgoro dan lainnya. Namun, faktanya organ kepemudaaan tersebut bukan secara kelembagaan bergabung di PPG.
"Memang ada kader bergabung dalam PPG. Tapi bukan secara kelembagaan, hanya pribadi yang mengatasnamakan organ pemuda lalu menamakan diri PPG. Itu hanya sekelompok orang," kata Marzuki.
Atas dasar itu, tuntutan PPG yang meminta Ketua DPD I Golkar DIY mundur dari jabatannya tidak perlu ditanggapi serius. Lagi pula dalam AD/ART tidak ada yang berhak memaksakan melengserkan ketua, termasuk DPP sekali pun.
Kami prihatin. Salah satu solusinya Pak Haryadi harus meletakkan jabatannya
Menurut dia, untuk melengserkan atau mengganti jabatan ketua ada mekanisme. "Itu bisa dilakukan jika berhalangan tetap atau meninggal dunia serta mengundurkan diri. Jika tidak mengundurkan diri tidak dibenarkan dipaksa mundur," ujar dia.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar DIY Bidang Kaderisasi Dedi Suwardi menambahkan, kepengurusan DPD Partai Golkar DIY masa bakti 2017-2020 merupakan hasil musyawarah daerah (musda) secara kolektif kolegial akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir periode.
"Ini sesuai dengan mekanisme yang ada, yang dipertegas dengan Surat Edaran DPP Partai Golkar Nomor SE 27/GOLKAR/VI/2019," kata Dedi.
Menurut dia, kegiatan Partai Golkar DIY akan berjalan seperti biasanya, termasuk dalam mempersiapkan HUT ke-55 Partai Golkar Tahun 2019, Pilkada serentak 2020, Munas dan lain-lain.
Lebih lanjut dia memgatakan, seluruh peserta rapat pengurus harian bersepakat menjaga solidaritas dan kondusifitas, baik secara internal struktural DPD dengan tingkat pengurus desa/pengurus kelurahan, maupun dengan wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif baik tingkat DIY dan kabupaten kota.
Sebelumnya, PPG mendesak Haryadi Suyuti mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DIY. Alasannya, Haryadi dianggap gagal pada Pemilu 2019. Perolehan suara turun drastis dan kehilangan banyak kursi di legislatif.
Misalnya di DPRD DIY yang semula meraih delapan kursi turun menjadi lima kursi. Dampaknya gagal menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRD DIY periode 2019-2024.
Koordinator PPG Hasan Syaifullah mengatakan, Haryadi gagal menakhodai partai. Kader partai juga sudah jenuh dengan harapan semu perubahan. "Kami prihatin. Salah satu solusinya Pak Haryadi harus meletakkan jabatan," ungkapnya. []