Golkar Sumatera Utara: Bamsoet Jangan Terlalu Ambisi

Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta agar Bambang Soesatyo jangan terlalu berambisi didepan khalayak.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo. (Foto: Instagram/@bambang.soesatyo)

Jakarta - Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta agar Bambang Soesatyo jangan terlalu berambisi didepan khalayak, dengan mendesak gelaran Musyarawah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk dipercepat.

Ia menegaskan, jadwal gelaran Munas harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati partai. Menurutnya, desakan Bamsoet sebagai calon ketua umum tidak memiliki dasar.

"Jangan sampai nafsu ingin berkuasa membuat jadi buta dan kemudian meruntuhkan ketaatan kita terhadap aturan dan keputusan organisasi yang telah disepakati," kata Ahmad Doli kepada Tagar, Kamis, 15 Agustus 2019.

"Soal waktu Munas Partai Golkar saya itu heran kenapa Bambang Soesatyo selalu berulang-ulang, bolak-balik membicarakan soal waktu Munas tidak ada habisnya," kata dia.

Ahmad Doli menilai, pernyataan yang dilontarkan Bamsoet terkesan memaksa. Menurutnya, periodesasi satu kepengurusan dan pelaksanaan Munas telah diatur dalam aturan dan mekanisme organisasi partai.

"Pernyataan-pernyataannya terkait itu, lama kelamaan dapat dinilai seperti seseorang yang tidak faham berorganisasi dan miskin informasi", kata dia.

"Di dalam AD/ART dijelaskan bahwa masa bakti satu kepengurusan di setiap tingkatan adalah 5 tahun," ujarnya.

Ia juga menegaskan, kader partai telah sepakat untuk tetap menggelar Munas pada bulan Desember mendatang.

"Pelaksanaan Munas yang akan datang di Desember 2019 itu juga sudah menjadi keputusan seluruh stake holder Partai Golkar," ujarnya.

"Mulai Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, DPD-DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruhnya menyepakati tidak ada perubahan waktu pelaksanaan Munas," kata Doli.

Pengurus Golkar Harus Berkaca dari Partai Lain 

Sebelumnya, Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo telah menegaskan, Munas tidak digelar pada bulan Desember.

Menurut dia, pernyataan tersebut bukan tak berdasar. Karena hal itu merujuk pada penyelenggaraan Munas beberapa waktu lalu, dan telah disampaikan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

"Munas sebaiknya memang partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi (Munas, Muktamar atau Kongres) itu sebelum Oktober, agar Presiden ataupun partai-partai politik tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet," kata Bamsoet usai melakukan pertemuan bersama Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

"Menurut Pak Ical, Munas 2016 itu bulan Maret," kata dia.

Menurutnya, percepatan Munas perlu dilakukan agar penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan mulai dari DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota serta unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan.

Secara tegas, Bamsoet juga mengatakan bahwa pemilihan Setya Novanto pada Musyawarah Nasional (Munas) periode lalu digelar tidak pada bulan Desember.

"Dan Kita semua tahu Munaslub 2016 bulan Maret dimana Pak SN menang. Mei 2016 Rapimnas Golkar memcalonkan Pak Jokowi sebagai Capres," ucapnya.

Ia lantas menyarankan agar pengurus partainya agar berkaca pada partai lainnya.

"Begitu pula dalam hal penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020. Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. PDIP berkongres pada pekan lalu dan sudah menyusun strategi dan konsolidasi," kata Bamsoet.

Percepatan Munas, ia anggap sebagai bentuk meringankan beban Presiden dalam rangka membentuk struktur kepengurusan dalam kursi jabatan pemerintahan.

"Dua partai (PDIP dan PKB) pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid duanya nanti," ujarnya.

Bamsoet meyakini dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya , dapat diartikan juga berganti kebijakan partai politik tersebut.

"Jika ketua umum yang lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru yang lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang," katanya.

Baca juga:

Berita terkait
30 Caleg Terpilih Ditetapkan, Golkar Kuasai Sidempuan
Partai Golkar unggul dengan menempatkan enam kadernya di DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024.
Airlangga Produktif Sebagai Menteri, Bukan Sebagai Golkar
Rangkap jabatan Airlangga Hartarto kontraproduktif dengan kinerja partai. Berbeda dengan beberapa ketua umum Golkar sebelumnya.
Golkar: Parpol Terlalu Ribut Urusi Ketua MPR
Golkar mengatakan para partai politik (parpol) seharusnya tak perlu ribut dalam meraih kursi jabatan ketua MPR.
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).