Airlangga Produktif Sebagai Menteri, Bukan Sebagai Golkar

Rangkap jabatan Airlangga Hartarto kontraproduktif dengan kinerja partai. Berbeda dengan beberapa ketua umum Golkar sebelumnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto silaturahmi dengan kader Partai Golkar. (Foto: Instagram/ @airlanggahartarto4.0)

Jakarta - Rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Nursyam Halid kontraproduktif dengan kinerja partai. 

"Rangkap jabatan di Partai Golkar memang bukan hal yang dilarang. Karena tidak ada aturannya memang," katanya Andi di Jakarta, Rabu,7 Agustus 2019, dikutip dari Antara.

Andi mengatakan beberapa ketua umum Partai Golkar ada yang pernah merangkap jabatan, tetapi mampu menjalankan dengan baik kedua jabatan yang dipegang.

Beliau cukup berhasil sebagai menteri. Tetapi, agak bertolak belakanglah, tidak produktif di partai.

Kondisinya justru kontraproduktif bagi Airlangga, menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, sekaligus menteri yang berada di bawah presiden.

"Saya melihat Pak Airlangga saat ini produktif sebagai menteri. Beliau cukup berhasil sebagai menteri. Tetapi, agak bertolak belakanglah, tidak produktif di partai. Ini penilaian pribadi saya," ucap Andi.

Kontraproduktif itu bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti konsolidasi organisasi sampai tingkat daerah dan mekanisme proses pengambilan keputusan tidak dijalankan dengan baik.

Partai Golkar juga mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara pada Pemilu 2019, sehingga turun dari urutan kedua menjadi ketiga, meski dari penghitungan kursi masih di urutan kedua.

Rangkap jabatan Airlangga membelenggu posisi ketua umum, karena menjadi pembantu langsung presiden, akhirnya menjadikan partai kurang memiliki nilai tawar.

Koordinator Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz tidak mempermasalahkan rangkap jabatan oleh ketua umum, asalkan melihat posisi dan nilai tawarnya.

"Menurut saya, bukan salah ketua umum melakukan rangkap jabatan. Cuma yang jadi masalah di saat jabatan rangkapnya itu posisi eksekutif," ucapnya.

Artinya, nilai tawar Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi sirna karena posisinya pembantu presiden.

"Beda dengan SN (Setya Novanto), beliau rangkap jabatan Ketua DPR RI, sebagai legislatif. Secara garis besar, Ketua DPR RI dan Presiden adalah posisi yang sejajar," ujarnya. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Pulihkan UMKM Bali, PLN Optimalisasi Pendampingan Ekonomi Warga Pesanggaran
PT PLN (Persero) memastikan tidak hanya pasokan listrik yang andal di Bali tetapi juga peningkatan kualitas UMKM di Bali. Simak ulasannya berikut.