UNTUK INDONESIA
Gerindra 3 Menteri, Hasto Sebut PDIP Tak Ingin Kemaruk
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons itu dengan santai. Dia menyebut, itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi.
Hasto memberi keterangan pers usai usai menghadiri pembukaan Pendidikan Kader PDIP, di Sidoarjo, Kamis, 5 Agustus 2019 malam. (Foto: Tagar/AdI Suprayitno)

Jakarta - Terkait susunan kabinet Jokowi periode ke dua, muncul isu jatah tiga kursi menteri bagi Partai Gerindra.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons itu dengan santai. Dia menyebut, itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senapas dan sebangun," kata dia, Selasa 8 Oktober 2019 malam, dikutip dari Antara.

Dia pun berkeyakinan Presiden Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri di kabinet mendatang bagi kalangan parpol koalisi.

"Skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," katanya.

Namun jika dalam perjalanannya dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong-royong, maka hal itu akan dibicarakan nanti.

Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis

Tak Kemaruk

Hasto mengatakan, partainya sendiri tidak ingin kemaruk atau berlebihan dalam hal jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi periode ke dua.

"Ya, kata Ibu Mega kan (ingin menteri) sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDIP ini tidak kemaruk. PDIP memahami bahwa Indonesia harus dibangun, bekerja sama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa," kata dia.

Terkait nama-nama menteri yang diusulkan PDIP untuk kabinet Jokowi mendatang, Hasto mengatakan Jokowi sudah mencermati secara objektif dan mendalam sesuai kebutuhan.

Siapapun yang dipilih, memiliki semangat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sehingga kepemimpinan para menteri menyatu dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan pembahasan soal kabinet sudah beberapa kali dilakukan Presiden Jokowi dengan para ketua umum dan calon kandidat menteri dari partai koalisi secara terpisah.

Hal itu dilakukan agar presiden dapat memastikan nama-nama yang diusulkan atau dipilih berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi atau sesuai bidangnya.

Lebih jauh soal pos kementerian strategis, bagi PDIP seluruh kementerian sangat strategis dalam kerangka bertanggung jawab terhadap arah kemajuan bangsa.

"Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis," kata dia.[]

Berita terkait
Hasto Optimistis dengan Revisi UU KPK yang Diketok DPR
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto optimistis dengan revisi UU KPK yang diketok DPR kemarin.
Solusi Persoalan Papua Menurut Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berikan solusi mengenai persoalan di Papua. Begini solusi yang dianjurkannya.
Fadli Zon Diyakini Masuk Kabinet Jokowi
Politikus Gerindra diyakini akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
0
Bupati Indramayu Kena OTT, Wabup: Merasa Prihatin Ya
Taufik Hidayat mengaku tidak tahu persis kasus apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Indramayu itu.