Jakarta - Pengamat Politik Karyono Wibowo mengatakan munculnya Partai Gelombang Rakyat (Gelora) semakin mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia. Ia memandang, hadirnya partai bentukan Anis Matta-Fahri Hamzah sebagai hal lazim di tengah iklim kebebasan demokrasi dan sistem multi-partai.
Menurut Karyono ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh partai yang didirikan barisan mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satunya dengan merebut suara pemilih partai yang dipimpin Sohibul Iman.
Anis Matta-Fahri Hamzah beserta seluruh kader Partai Gelora harus berjuang ektra keras agar partainya lolos menjadi peserta Pemilu.
Terlebih, Anis Matta dan Fahri Hamzah dapat dikatakan sebagai tokoh sentral yang pernah duduk di PKS, hal ini dapat menjadi magnet baru.
"Pertanyaannya kemudian, jika Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu, lalu bagaimana nasib PKS? Hal ini perlu dilihat seberapa serius Partai Gelora akan konsentrasi mengambil ceruk pemilih PKS," kata Karyono kepada Tagar, Selasa, 19 November 2019.
Dia memandang, jika Partai Gelora serius dalam menguatkan komunikasi berpolitik, hal tersebut berpotensi menurunkan perolehan suara PKS. Meskipun, hal itu tidak mudah karena militansi PKS tergolong bagus.
"PKS partai yang solid, terlebih lagi basis pemilihnya sangat ideologis. Apalagi jika Partai Gelora mengambil ceruk pemilih di luar PKS, maka lahirnya Gelora tidak akan terlalu berpengaruh mengganggu basis pemilih PKS," ucapnya.
Menurut dia, perlu diteliti dan dianalisis secara mendalam untuk melihat kecenderungan pemilih PKS-Partai Gelora dalam dinamika politik lima tahun ke depan.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) menyebut terlepas dari semua kemungkinan, agar bisa eksis dan bertahan, Partai Gelora harus siap menghadapi tantangan tahap verifikasi untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
"Karenanya, Anis Matta-Fahri Hamzah beserta seluruh kader Partai Gelora harus berjuang ektra keras agar partainya lolos menjadi peserta Pemilu. Setelah lolos verifikasi harus berjuang lagi untuk lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 4 persen," tuturnya. []
