Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya belum dianggap perlu. Hal itu mengingat landainya persebaran Covid-19 atau virus corona di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan perlu hitungan matematis dan statistik epidemologis sebelum mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kita lagi siapkan dengan baik, agar kita mantab betul, mulai dari bagaimana percepatan persebarannya, tapi kita lebih hati-hati betul menghitung.
"PSBB bukan tujuan, tapi mesti dihitung secara matematis, statistik secara epidemologis sehingga kita perlu pakar untuk membantu," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa 14 April 2020.
Hitungan dimaksud yakni dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk sistem logistik, sistem transportasi sampai sistem keuangan.
Total kasus Covid-19 di Jawa Tengah terkonfirmasi sebanyak 203 orang, 25 di antaranya meninggal dan 19 sembuh atau nomor enam terbesar di Indonesia.
Setelah DKI Jakarta ditetapkan berstatus PSBB, beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten juga menyusul. Itu karena lonjakan kasus di tiga daerah tersebut sangat tinggi.
Jakarta di peringkat teratas dengan 2.186 kasus, Jawa Barat yang terdapat 540 kasus berada di peringkat kedua dan Banten terdapat 285 kasus berada di peringkat keempat.
"Kita lagi siapkan dengan baik, agar kita mantab betul, mulai dari bagaimana percepatan persebarannya, tapi kita lebih hati-hati betul menghitung," katanya.
Selain itu, belum ada kabupaten maupun kota yang mengajukan PSBB. Sebetulnya, Kota Tegal beberapa pekan lalu, telah mengajukan pembatasan serupa PSBB. Namun, pengajuan tersebut ditolak lantaran belum ada aturan dari pemerintah pusat.
"Jika main mengajukan lagi, monggo. Tapi harus dihitung betul," kata dia.
Saat ini Ganjar tengah mematangkan pendataan masyarakat sebagai salah satu skenario teknis pemberian bantuan. Selain itu, yang tidak kalah penting bagi Ganjar adalah pendataan warganya yang saat ini berada di luar daerah, Jabodetabek khususnya.
Pendataan tersebut juga dalam rangka penyaluran bantuan. Ganjar mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk percepatan pendataan tersebut.
"Harapannya tidak ada warga yang mudik, jadi tidak ada orang yang berpotensi untuk membawa virus itu ke asalnya. Ini bukan stigmatisasi, tapi dengan sudah ya asimtomatis kita tidak tahu siapa yang tertular," tuturnya. []
