Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan kebijakan Jateng di Rumah Saja. Surat edaran soal kebijakan itu telah dikeluarkan dan dikirim kepada kepala daerah 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.
Instruksi Jateng di Rumah Saja tertuang di surat edaran nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah. Diteken Ganjar Pranowo Selasa, 2 Februari 2021.
Dalam edaran tersebut disebutkan jika Gerakan Jateng di Rumah Saja merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal.
"Dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021," tulis Ganjar dalam surat edarannya.
Hanya dua hari saja tempat-tempat keramaian, pariwisata, toko pasar kita istirahat dulu.
Ganjar sendiri menjelaskan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk imbauan ke tempat-tempat keramaian yang akan tutup selama dua hari.
“Hanya dua hari saja tempat-tempat keramaian, pariwisata, toko pasar kita istirahat dulu. Nah nanti pasar-pasar kesempatan kita semprot semuanya biar sekalian bersih, tempat pariwisata juga ditutup dulu,” jelasnya, Rabu, 3 Februari 2021.
Pelaksanaan Jateng di Rumah Saja diharapkan dapat memunculkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
“Sehingga kita harapkan masyarakat dua hari tidak tumpah ruah di jalan, semua ada di rumah dan kita minta partisipasi ini dilakssanakan oleh seluruh masyarakat,” kata dia.
Baca juga:
- Arahan Menko Marves, Pemkot Bandung Perketat Prokes PPKM
- PPKM Jilid Pertama di Jateng, Ganjar: RS Catat Tren Positif
- Jateng Siapkan Rp 1 Triliun Antisipasi Dampak Ekonomi PPKM
Ganjar menambahkan kebijakan ini merupakan respons dari daerah setelah Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu menyebut pelaksanaan PPKM gagal. Artinya semua yang di daerah harus mencari cara-cara ekstra untuk berupaya menekan kasus Covid-19.
“Dan cara itulah yang kira-kira menurut saya penting untuk menterjemahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah (pusat),” imbuh Ganjar. []