Semarang - Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan skenario rasionalisasi anggaran hingga Rp 1 triliun di masa pandemi sepanjang 2021. Terlebih saat ini diterapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bakal berimbas pada laju ekonomi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku saat ini pihaknya masih melakukan penjajakan terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM. Pemerintahannya juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna mendapat kepastian hukum pengelolaan anggaran di masa pandemi.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya, Sabtu, 23 Januari 2021.
Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp 1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak ekonomi seperti di masa pemberlakuan PPKM saat ini.
"Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," tegas dia.
Sekadar diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.
Baca juga:
- Evaluasi PPKM, Kemendagri Minta TNI Polri Dukung Satpol PP
- Cara Polwan Polresta Cirebon Sosialisasikan PPKM
- Komunitas Angkringan dan Wedang Ronde Yogyakarta Protes PPKM
Pemprov Jawa Tengah sendiri menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pusat. Tak hanya kabupaten kota di eks tiga keresidenan, seluruh daerah di Jateng sudah berkomitmen menerapkan PPKM. Salah satunya Kabupaten Kudus, yang di rencana awal tidak masuk dalam daerah wajib PPKM. []
