Semarang - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo adalah kepala daerah milenial. Ia dikenal sangat aktif ber-media sosial (medsos). Kebijakan pembatasan akses medsos beberapa waktu terakhir diakui sedikit banyak mempengaruhi aktifitas dunia mayanya.
"Ya merasakan, saya ini aktivis (medsos). Kalau mau upload gambar dan video tidak bisa, ya sekarang saya pakai tulisan," tutur dia usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jateng di Patra Jasa Hotel Semarang, Jumat 24 Mei 2019.
Tak hanya dirasakan secara pribadi, informasi pembangunan maupun sosialisasi kerja di lingkungan pemerintahan di Jateng juga harus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat tersebut. “Kalau mengganggu sih tidak karena pakai tulisan masih bisa,” ujar dia.
Diakui, dampak pembatasan medsos sangat dirasakan oleh khalayak luas. Apalagi pelaku usaha yang mengandalkan pemasaran dari aktivitas dunia maya. Suara-suara protes pun sudah mulai bermunculan.
“Dan akhirnya semua merasakan, merasa terganggu dengan adanya ini. Dan Kominfo kemudian minta maaf karena harus melakukan ini, mohon pengertiannya,” tutur dia.
Di sisi lain, Ganjar bisa memaklumi kebijakan tersebut. Sebab jika tidak dilakukan langkah tersebut maka penyebaran hoax akan makin masif dan tak terkendali. Apalagi kebijakan men-down-kan sementara akses medsos semata untuk menjaga keutuhan bangsa seiring demo ke Bawaslu RI, 22-23 Mei 2019 kemarin.
Bagi Ganjar, kebijakan pembatasan medsos harus dipandang secara positif. Selain bertujuan meminimalisir perpecahan bangsa, kebijakan ini menjadi pembelajaran bersama untuk bijak menggunakan medsos.
Medsos jangan digunakan untuk membuat ujaran kebencian, jangan menggunakan meme foto yang menyakiti hati atau kemudian mendubbing suara.
Seperti saat berlangsung demo dua hari lalu, Ganjar menemukan informasi adanya polisi yang di datangkan dari Cina. Padahal informasi itu tidak benar alias hoax.
"Lha memang matanya sipit. Indonesia itu ada yang Jawa ada yang Cina, lha ini pak kiai matanya sipit. Jadi jangan terus kita bicara ulama impor, kan tidak," kata dia sembari menunjuk Ketua MUI Jateng KH Ahmad Daroji yang berdiri di sebelahnya.
Masyarakat tentunya juga dituntut cerdas sebelum mengirim kembali informasi yang tak jelas kebenarannya. "Karena orang Indonesia ini warnanya seperti itu. Ada yang melotot, ada yang sipit, ada yang keriting, ada yang ubanan," sambung dia.
Kesimpulannya, jika masyarakat tidak ingin kebijakan tersebut terulang maka gunakan teknologi informasi dengan baik yang bisa memberi manfaat bagi orang lain.
"Kemarin ada gambar yang keliru, teriak-teriak, kemudian ditangkap aparat nangis, sudah lah yang gitu-gitu. Ini refleksi bagi pengguna medsos, jangan berlebihan. Seperti puasa hari pertama makan kewaregen (kekenyangan) sekarang kita belajar untuk mengatur diri masing-masing," tukas Gubernur berambut putih ini.
Baca juga:
- Komunitas Sales Hotel di Semarang Bagi Takjil
- PTUN Semarang Tolak Gugatan Polisi Homoseks
- 4 Maskapai Ajukan Extra Flight ke Bandara Semarang
- Untuk Lebaran, Stok Daging Sapi di Semarang Aman
