GAMKI ke Jokowi: Selesaikan Pelanggaran HAM di Tanah Papua

GAMKI meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta dan investigasi independen dalam mengungkap kasus penembakan Pendeta Yeremias di Papua.
Sidang Pleno DPP GAMKI (Foto: Istimewa)

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim pencari fakta dan investigasi independen dalam mengungkap kasus penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik dan Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat dalam pernyataan sikapnya mengecam keras penembakan yang terjadi pada Sabtu, 19 September 2020.

Terbunuhnya Pendeta Yeremias Zanambani dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang telah menelan korban jiwa dari masyarakat sipil merupakan tindakan keji

"Telah terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan terbunuhnya Pendeta Yeremias Zanambani, seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sangat dihormati dan berdedikasi bagi masyarakat setempat. Kejadian ini terjadi di wilayah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua," katanya melalui keterangan tertulis kepada Tagar, Rabu, 23 September 2020.

Willem mengaku, informasi penembakan didapat dari media resmi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) serta beberapa media nasional dan lokal Papua.

Baca juga: GAMKI Imbau Deklarasi KAMI Tak Memecah Belah Rakyat

"Pendeta Yeremias Zanambani terkena tembakan aparat pasukan TNI yang sedang melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Sedangkan menurut pemberitaan beberapa media lainnya yang mengutip klarifikasi dari pihak TNI, penembakan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," ujarnya.

Dia menegaskan, kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB bukan kali pertama terjadi di Tanah Papua. Kejadian ini katanya, telah terjadi berkali-kali selama beberapa tahun terakhir dan mengakibatkan adanya korban jiwa dari masyarakat sipil Papua, serta juga korban jiwa dari kedua pihak.

"Ratusan bahkan ribuan warga masyarakat, termasuk perempuan dan anak terpaksa harus mengungsi ke kampung-kampung lain dan masuk ke hutan demi menjaga keselamatan nyawa mereka," kata dia.

Baca juga: GAMKI: Jangan Jadikan Pancasila Komoditas Politik

"Terbunuhnya Pendeta Yeremias Zanambani dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang telah menelan korban jiwa dari masyarakat sipil merupakan tindakan keji yang melanggar Hak Asasi Manusia, secara khusus hak untuk hidup setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945," ucapnya menambahkan.

Berikut pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Terkait peristiwa penembakan yang menyebabkan terbunuhnya masyarakat sipil di Papua:

1. GAMKI mengecam keras terjadinya peristiwa penembakan yang menyebabkan terbunuhnya korban dari masyarakat sipil ini.

2. GAMKI mendesak Pemerintah untuk segera mengungkap secara transparan setiap kasus penembakan, terkhusus yang mengakibatkan terbunuhnya masyarakat sipil Papua. Untuk itu perlu dibentuk Tim Pencari Fakta dan Investigasi Independen yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil, antara lain Lembaga Gereja, Lembaga Adat, dan lembaga sipil lainnya.

3. GAMKI meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menghentikan pengiriman dan mobilisasi ribuan pasukan non organik TNI-Polri ke Tanah Papua, seolah-olah Tanah Papua adalah Daerah Operasi Militer sehingga menimbulkan wacana yang dibangun oleh sebagian warga Papua berapa tahun terakhir ini dengan julukan Indonesia sebagai bangsa kolonial.

4. GAMKI mengingatkan kepada Bapak Presiden bahwa penggunaan kekerasan dan operasi militer hanya akan menyebabkan ketakutan dan luka hati yang mendalam di dalam diri warga Papua yang seharusnya justru mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari negara.

5. GAMKI memohon kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua serta menyelesaikan masalah Papua dengan melibatkan lembaga agama dan kultural yang ada di Tanah Papua dengan pendekatan persuasif, kultural, dan kearifan lokal.

Berita terkait
Kontak Tembak OPM-TNI Kembali Terjadi di Intan Jaya Papua
Kembali terjadi baku tembak antara Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) dengan aparat gabungan TNI dan polisi di Sugapa.
Istana: Pemerintah Jokowi Tidak Ada Kaitan dengan PKI
Tenaga Ahli KSP Donny Gahral Adian memastikan Partai Komunis Indonesia (PKI) tak berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ketua Komite III DPD Desak Jokowi Tunda Pilkada 2020
Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mendesak pemerintah Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dengan adanya pandemi ini.
0
Vonis Bebas WN Malaysia Majikan Adelina Lisao Lukai Keadilan
Kemenlu katakan putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia bebaskan terdakwa Ambika, majikan Adelina Lisao, mengecewakan dan lukai rasa keadilan