Istana: Pemerintah Jokowi Tidak Ada Kaitan dengan PKI

Tenaga Ahli KSP Donny Gahral Adian memastikan Partai Komunis Indonesia (PKI) tak berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tenaga Ahli KSP Donny Gahral Adian memastikan Partai Komunis Indonesia (PKI) tak berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (foto: Tagar/Morteza Syariati Albanna).

Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia merasa perlu meluruskan pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal isu kebangkitan partai terlarang itu.

"Pemerintah juga melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi kita menjelang 30 September, dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik, ada suara-suara yang selalu menuding ini itu terhadap pemerintah, berkaitan PKI," ucap Donny saat dihubungi wartawan, Rabu, 23 September 2020.

Pemerintah tidak ada kaitan sama sekali dengan PKI. Pemerintah yang bekerja sekarang sepenuhnya untuk keselamatan bangsa dan negara.

Ia menegaskan, pemerintah Presiden Joko Widodo tidak ada sangkutpautnya dengan PKI. Donny memandang, mencuatnya isu itu dikarenakan ada kesalahpahaman orang dalam memaknai kedua hal tersebut.

Baca juga: Politisi PDIP Bantah Gatot Nurmantyo Dicopot Gegara G30S PKI

"Pemerintah tidak ada kaitan sama sekali dengan PKI. Pemerintah yang bekerja sekarang sepenuhnya untuk keselamatan bangsa dan negara, bukan untuk kelompok kepentingan tertentu, apalagi PKI," tuturnya.

"Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan? Jadi pemerintah sekarang, pemerintah untuk semua rakyat Indonesia," kata Donny menambahkan.

Sebelumnya, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membeberkan amatan yang dilakukannya perihal gelagat PKI akan kembali bangkit.

Jenderal (Purn) Gatot NurmantyoJenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi KAMI di Jawa Barat, 7 September 2020. (Foto: Instagram/nurmantyo_gatot.

Gatot mengatakan, sejak tahun 2008 dirinya sudah melihat kemungkinan bangkitnya gerakan PKI gaya baru. Hal itu diungkapkan di akun YouTube Hersubeno Poin, seperti dikutip Tagar, Selasa, 22 September 2020.

Baca juga: RUU HIP dan PKI, Istana Anggap Gatot Nurmantyo Halusinatif

Pandangannya, gerakan itu semakin terlihat sejak penghapusan materi sejarah tentang G30S PKI di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan pendidikan.

"Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak 2008. Kenapa saya bilang 2008? karena sejak tahun 2008 itulah seluruh sekolah strata tingkatan, pelajaran sejarah tentang G30S PKI ditiadakan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya," kata Gatot Nurmantyo. []

Berita terkait
Ahmad Dhani: Seharusnya TNI Tolak PKI, Bukan Rizieq Shihab
Musisi Ahmad Dhani berpendapat, seharusnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) lantang mengingatkan bahaya laten PKI, bukan Habib Rizieq Shihab.
Gatot Nurmantyo Amati Kemungkinan Bangkitnya PKI Sejak 2008
Gatot Nurmantyo membeberkan amatan yang dilakukannya perihal gelagat Partai Komunis Indonesia (PKI) akan kembali bangkit.
Panglima Gatot Dicopot Gegara Perintahkan Putar Film G30S/PKI
Gatot Nurmantyo buka suara soal pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI di tahun 2017. Hal itu karena dia perintahkan jajaran putar film G30S/PKI.
0
Kesehatan dan Hak Reproduksi Adalah Hak Dasar
Membatasi akses aborsi tidak mencegah orang untuk melakukan aborsi, hal itu justru hanya membuatnya menjadi lebih berisiko mematikan