GAMKI: Jangan Jadikan Pancasila Komoditas Politik

Sekretaris DPP GAMKI, Sahat MP Sinurat menyayangkan langkah para elit menjadikan Pancasila sebagai komoditas politik.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. (Foto: Instagram/Sahat Martin Philip Sinurat)

Jakarta - Sekretaris DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat MP Sinurat menyayangkan langkah para elit menjadikan Pancasila sebagai komoditas politik.

Sahat mengatakan, seharusnya saat ini yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa adalah bagaimana cara membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi-generasi penerus bangsa.

Seharusnya kita saat ini membahas bagaimana membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bahkan lebih jauh lagi, memperkenalkan dan mempromosikan Pancasila kepada negara-negara lain di dunia

"Sayangnya isu Pancasila saat ini dijadikan sebagai komoditas politik saja di antara para elit-elit politik dan elemen lainnya. Padahal harusnya kita membicarakan penerapan Pancasila, terkhusus kepada generasi milenial, generasi z, dan generasi alpha," katanya dalam webinar bertajuk Menjaga Pancasila dari Bahaya Propaganda Komunis, Orde Baru, dan Khilafah," Jumat, 17 Juli 2020.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar sudah selayaknya mempromosikan Pancasila ke negara-negara lain di dunia ketimbang membahas bagaimana cara menjaganya.

"Di umur kemerdekaan Indonesia yang akan memasuki usia 75 tahun, kita seharusnya tidak lagi membahas bagaimana menjaga Pancasila. Seharusnya kita saat ini membahas bagaimana membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bahkan lebih jauh lagi, memperkenalkan dan mempromosikan Pancasila kepada negara-negara lain di dunia," ujarnya.

Di acara diskusi yang diadakan Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), dia bercerita, soal kekaguman beberapa negara terhadap kemajemukan yang ada di Tanah Air.

"Saya tiga kali diundang ke luar negeri, ke Sri Lanka, Mesir, dan China. Dalam tiga kesempatan ini, saya menjelaskan tentang Pancasila kepada para peserta. Mereka heran kenapa Indonesia yang majemuk dapat bersatu. Saya menjawabnya, karena Indonesia sepakat pada dasar negara yaitu Pancasila," ucap dia.

Sahat berpandangan, sudah saatnya seluruh pihak-pihak melihat bagaimana mengembangkan peradaban bangsa Indonesia ke depannya.

"Kita harus menjadikan Indonesia sebagai negara semua untuk semua. Bahwa petani, nelayan, buruh, guru, pegawai, pengusaha, politisi, semuanya seharusnya sama-sama memiliki Indonesia, merasakan keadilan dan kesejahteraan," katanya.

Lantas dia menegaskan dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah dasar negara yang paling tepat di tengah bangsa yang majemuk, bukan paham-paham komunis, khilafah, liberalis, ataupun cara-cara pengelolaan negara seperti masa Orde Baru.

"Saat ini kita menghadapi liberalisasi yang banyak menguntungkan pemilik modal. Padahal kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif harus juga dirasakan oleh masyarakat kecil. Saya apresiasi pemerintahan Pak Jokowi yang memberikan stimulus UMKM di masa pandemi ini. Stimulus UMKM adalah salah satu perwujudan dari Pancasila, yakni memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia," ujar Sahat.

Dia berpendapat, kendati para pendiri bangsa terdahulu memiliki perbedaan pendapat bahkan paham ideologi, orang-orang tersebut dinilai dapat membangun komunikasi yang cair dan baik.

"Seharusnya para tokoh bangsa dan elit politik saat ini juga dapat menunjukkan komunikasi yang baik dan akrab walaupun sedang berbeda pandangan. Sehingga rakyat tidak hanya dipertontonkan dengan tindakan yang saling mengecam karena perbedaan pendapat, tapi rakyat juga melihat bahwa para tokoh bangsa dan elit politik juga memiliki karakter negarawan," ujarnya.

"Tetap membangun silaturahmi walaupun berbeda pandangan. Dengan ini, rakyat tidak ikut-ikutan membangun tembok permusuhan, melainkan tetap berusaha membangun silaturahmi satu sama lain," tambahnya.

Dia berharap, para pemimpin bangsa, termasuk pemimpin muda dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Walaupun berbeda pandangan, kita tetap bersatu dan bersama-sama membangun bangsa. Itulah salah satu perwujudan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap Sahat MP Sinurat. []

Berita terkait
Sikap GAMKI Soal Perlakuan Hukum Diskriminasi Papua
DPP GAMKI mengeluarkan tujuh sikap tegas atas perlakuan hukum terhadap tujuh tahanan pelaku aksi melawan diksriminasi ras Papua.
Tolak RUU BPIP, Novel Bamukmin: Pancasila Sudah Aman
Novel Bamukmin mencurigai ada udang di balik batu dalam pengusulan RUU BPIP. Rezim Presiden Jokowi ingin menjadi penafsir tunggal Pancasila
Manfaatkan Covid-19, 7 Perusahaan BUMN dapat Bantuan
Anggota Badan Anggaran DPR mencatat setidaknya 7 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mendapat bantuan.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.