UNTUK INDONESIA
GAMKI ke Erick Thohir: Kembangkan Korporasi Petani - Nelayan
GAMKI mengatakan, seharusnya Menteri BUMN Erick Thohir membuat regulasi yang mendukung hidupnya korporasi petani dan nelayan.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. (Foto: Instagram/Sahat Martin Philip Sinurat)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperlihatkan kekecewaan di hadapan pembantunya di pemerintahan, yakni para menterinya. Hal itu ditunjukkan saat membuka rapat terbatas bertajuk 'Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi'.

Presiden Jokowi mengatakan, seharusnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta bagi petani dan nelayan bukan hanya menjadi off taker atau penyerap hasil produksi.

Keberadaan BUMN dan BUMD seharusnya diarahkan untuk dapat menjadi kakak/abang asuh bagi korporasi petani dan nelayan

Menanggapi itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) berpandangan, bergabungnya petani maupun nelayan dalam suatu korporasi, sangat penting untuk meningkatkan daya saing serta mengurangi kemungkinan oligopoli dari korporasi-korporasi besar.

Sekretaris Umum GAMKI Sahat MP Sinurat melalui pernyataan tertulisnya kepada Tagar berpandangan, seharusnya Menteri BUMN Erick Thohir membuat regulasi yang mendukung hidupnya korporasi petani dan nelayan.

"Keberadaan BUMN dan BUMD seharusnya diarahkan untuk dapat menjadi kakak/abang asuh bagi korporasi petani dan nelayan sehingga mereka dapat membangun model bisnis yang baik," kata Sahat, Kamis, 8 Oktober 2020.

"Mendampingi pilot project korporasi petani dan nelayan seharusnya tidak menjadi tantangan sulit bagi Menteri BUMN karena beliau selama ini telah memiliki banyak pengalaman dalam sektor usaha," kata dia menambahkan.

Lantas, dia menyarankan supaya Erick menjalankan perintah seperti yang diungkapkan Jokowi, yakni membangun kemandirian masyarakat untuk dapat bergerak dalam sektor ekonomi, secara khusus di sektor pertanian dan perikanan.

"Bukannya justru memperlambat investasi di pihak swasta seperti yang dilakukan dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power. Petani atau nelayan selama ini masih sebagai penerima bantuan program kementerian, tapi tidak secara berkesinambungan mendapatkan pendampingan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan baik dan berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, petani ataupun nelayan kesulitan memenuhi modal untuk mengelola bisnis di sektor pertanian ataupun perikanan.

"Akibatnya mereka harus terikat pinjaman dari tengkulak, bahkan yang lebih ekstrim, petani dan nelayan ini kemudian menjadi buruh tani dan buruh kapal," kata dia.

GAMKI berpandangan, beberapa kebijakan yang sedang dibangun pemerintah saat ini seperti, food estate dan poros maritim seharusnya tidak hanya melibatkan korporasi besar saja, melainkan melibatkan kelompok petani dan nelayan.

Dia menambahkan, kesulitan petani dan nelayan selama ini adalah akses modal, akses teknologi, pengelolaan pasca panen, akses pasar, dan pendampingan untuk menjalankan korporasi dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya dengan baik.

Kemudian, dalam beberapa bulan ke depan, katanya, pelaksanaan food estate di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan dapat menjadi pilot project bagi korporasi petani.

"Peningkatan kualitas garam rakyat yang menjadi sorotan Presiden Jokowi juga dapat menjadi pilot project, misalnya di Jepara atau Nusa Tenggara Timur. Dan untuk nelayan, dapat dibuat pilot project di pesisir utara Jawa, Maluku, ataupun Sulawesi Utara," ucapnya.

"Harus ada regulasi yang mewajibkan BUMN dan swasta untuk melakukan pendampingan kepada korporasi petani dan nelayan. sehingga kebijakan pemerintah ini dapat berjalan secara nyata di lapangan," Sambung GAMKI melalui Sahat.[]

Berita terkait
Kunker di Kaltim, Jokowi Ingin Pendapatan Petani Meningkat
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur, Jokowi ingin pendapatan petani meningkat.
PKS Minta Jokowi Hadapi Massa Tolak UU Cipta Kerja
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi minta Jokowi tak balik badan, dan temui massa pedemo tolak UU Cipta Kerja.
Erick Thohir: Pemerintah Percepat Ketersediaan Vaksin
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir pastikan pemerintah percepat ketersediaan vaksin.
0
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.