Jakarta - Kelompok G20 menyepakati kerangka kerja untuk merestrukturisasi utang negara berkembang selama pandemi. Pengelolaan beban utang diyakini menjadi kunci memitigasi lonjakan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Menteri keuangan dan gubernur sentral negara-negara anggota G20 sepakat untuk “melakukan semua yang diperlukan” untuk memulihkan perekonomian global dan menjaga stabilitas keuangan. Kelompok gabungan perekonomian terbesar di dunia itu menegaskan penanggulangan wabah merupakan prioritas utama.
Dalam sebuah pernyataan panjang seusai KTT virtual, G20 mengaku telah menyepakati “kerangka kerja umum” untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi tunggakan utang senilai 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp 206 triliun. Butir tersebut mengakomodasi Cina yang merupakan kreditor besar bagi banyak negara miskin, namun menolak penghapusan utang selama pandemi, lapor Reuters.
Dalam hal ini G20 juga sepakat memperpanjang Inisiatif Layanan Penangguhan Utang (DSSI) yang membekukan pembayaran utang bilateral hingga akhir tahun, dan bisa diperpanjang selama enam bulan pada April 2021.
1. Agar Kreditur Swasta Bergabung Tunda Pembayaran Tunggakan Utang
“Kerangka kerja umum ini adalah pencapaian historis dan terobosan besar dalam agenda utang internasional. Hal ini memungkinkan pengelolaan utang yang tertib dan tepat waktu bagi negara-negara yang memenuhi syarat untuk DSSI,” kata Mohammed al-Jadaan, Menteri Keuangan Arab Saudi.
Analisa ekonomi teranyar memprediksi ketimpangan baru di antara negara ekonomi maju yang mampu pulih dengan lebih cepat, dan negara berkembang yang diyakini akan kesulitan mengelola utang-utangnya.
Namun demikian, keputusan G20 tidak melibatkan sektor swasta dalam moratorium utang. Sebab itu analis mendesak agar kreditur swasta ikut bergabung menunda pembayaran tunggakan utang, jika diminta negara.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, mengatakan sejauh ini hanya tiga negara yang mau berunding dengan kreditur swasta, karena khawatir akan menurunkan peringkat kredit atau bakal kesulitan mendapatkan dana pinjaman baru di masa depan.
Negara anggota G20, yang menggabungkan 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ditambah Uni Eropa (Foto: dw.com/id).2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
G20 menekankan pentingnya memitigiasi dampak wabah terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk perempuan dan kaum muda. Hal ini tercipta lantaran laju pemulihan ekonomi di berbagai negara yang “tidak imbang dan penuh ketidakpastian.”
Sementara itu Presiden Bank Dunia, David Malpass, melaporkan krisis ekonomi akibat pandemi berpotensi mendorong 150 juta orang ke garis kemiskinan ekstrim pada 2021. Sebab itu dia mendesak pengurangan utang bagi negara miskin.
“Resesi di negara ekonomi maju tidak separah seperti yang dikhawatirkan, tapi di kebanyakan ekonomi berkembang, krisis telah memicu depresi, terutama untuk penduduk miskin.” Dia menganjurkan agar G20 mendukung rencana pembentukan dana darurat senilai USD 25 miliar atau setara Rp 368,9 triliun untuk membantu negara yang paling miskin di dunia.
Sejumlah negara G20 sempat mendesak IMF dan Bank Dunia agar tetap mencari solusi untuk membantu perekonomian lemah. Sebelumnya upaya menerbitkan lebih banyak mata uang IMF, Special Drawing RIghts (SDR), untuk negara miskin ditolak oleh Amerika Serikat.
Washington juga memblokir masuknya isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dalam pernyataan bersama G20.
“Sembilan bulan memasuki pandemi, kita masih bergulat dengan kegelapan berupa krisis yang telah merenggut satu juta nyawa, dan mendorong ekonomi agar bergerak mundur, dan menciptakan lonjakan pengangguran, kemiskinan dan risiko munculnya ‘generasi hilang’ di negara berpenghasilan rendah,” kata Gerogieva, Direktur Pelaksana IMF.
“Pemulihan ekonomi yang tangguh hanya bisa dicapai jika kita berhasil mengalahkan pandemi di seluruh dunia,” imbuhnya. rzn/ha (rtr, afp)/dw.com/id. []
