G20 Tidak Bisa Penuhi Harapan Negara Miskin Soal Utang

Negara-negara anggota kelompok G20 tidak bisa memenuhi harapan negara-negara miskin terdampak pandemi memperpanjang pembayaran tunggakan utan
Logo KTT G20 di Tokyo, Jepang, 17 Januari 2019. (Foto: voaindonesia.com - Issei Kato/ Reuters)

Jakarta - Negara-negara anggota kelompok G20, Rabu, 14 Oktober 2020, mengumumkan perpanjangan enam bulan untuk pembayaran tunggakan utang negara-negara miskin yang dilanda oleh pandemi virus corona.

Langkah itu tak sesuai dengan harapan Bank Dunia dan pihak-pihak lain, yang menyerukan penundaan satu tahun penuh.

Dua puluh negara maju pada April berjanji untuk menunda hutang dari negara-negara paling rentan sampai akhir tahun ketika mereka dihadapkan pada kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan ini kini akan diperpanjang sampai akhir Juni tahun depan, demikian dikatakan oleh para menteri dan gubernur bank sentral setelah bertemu dalam sebuah pertemuan virtual. Mereka juga menyepakati sebuah “kerangka kerja umum” untuk menanggapi negara-negara miskin yang terbelit hutang yang semakin besar.

Dalam pernyataan akhirnya setelah pertemuan itu, kelompok G20 mengatakan, inisiatif ini bisa diperpanjang lebih lama, sampai akhir 2021, saat Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia bertemu musim semi yang akan datang dan kalau “situasi ekonomi dan finansial mensyaratkan langkah seperti itu.” (jm/pp)/voaindonesia.com/AFP. []

Berita terkait
IMF: China, Negara G20 yang Catat Pertumbuhan Positif 2020
Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, China menjadi satu-satunya negara G20 yang mencatat pertumbuhan positif tahun ini.
Pertemuan G20 Bahas Virus Corona dan Keringanan Utang
Menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 adakan pertemuan untuk bantu dunia dari resesi akibat virus corona dan berikan keringanan utang
Forum Antaragama G20 Soroti Pandemi Virus Corona
Forum Antaragama G20 yang akan disiarkan secara virtual dari Riyadh, Arab Saudi, soroti soal pandemi virus corona, iklim, bencana dan rasisme
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.