Fraksi PSI-PKB Tuntut Transparansi Raperda APBD 2021

Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung minta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 Pemerintah Daerah Kota Bandung transparan.
Ketua dan Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI-PKB saat kunjungan ke salah satu OPD. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung menuntut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 Pemerintah Daerah Kota Bandung yang ditargetkan selesai pada akhir November 2020 transparan.

Menurut Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman, selama proses pembahasan anggaran pada 8 Oktober 2020 hingga saat ini banyak kendala yang ditemui DPRD Kota Bandung. Namun, kendala yang paling mencolok yakni ketersedian materi pembahasan yang belum diterima lengkap oleh anggota DPRD Kota Bandung. 

Materi pembahasan yang diberikan sangat terbatas terutama tidak sampai ke komponen atau rincian paling detail dalam setiap pos anggarannya. Sehingga, menyulitkan DPRD Kota Bandung untuk mengawasi atau mengecek secara terperinci.

“Pembahasan Raperda APBD 2021, kami sudah berulang kali meminta materi pembahasan hingga tingkat komponen, baik secara lisan dalam forum maupun secara tertulis. Namun, hingga rapat terakhir. Kami masih belum menerima data komponen, sehingga Badan Anggaran hanya dapat membahas Raperda APBD 2021 hingga tingkat program dan kegiatan,” katanya di Bandung pada Selasa 24 November 2020.

Pengawasan hingga pengecekan per-item dalam pos anggaran di Raperda APBD 2021 ini tambahnya, menjadi perhatian serius PSI (Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung). Sebab, pihaknya tak ingin alokasi anggaran di APBD 2021 yang merupakan uang masyarakat dari pajak yang dibayarkan tidak dialokasikan secara tepat sasaran.

“Maka dari itu, kami (anggota kami) yang ada di Badan Anggaran meminta transparansi pembahasan. Kami akan terus mengawal proses penganggaran APDB 2021 ini,” tegas Christian.

Christian mengakui memang di tengah pembahasan Raperda APBD 2021, DPRD Kota Bandung pun sibuk membahas beberapa Rapeda sehingga dapat dimaklumi. 

Namun demikian, keterbatasan waktu tersebut bukan menjadi alasan DPRD Kota Badung untuk tidak berkomitmen menyelesaikan Raperda APBD 2021 berkualitas (transparan dan tepat sasaran) dan tepat waktu.

Hal senada pun disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI-PKB Erick Darmajaya. Ia mengeluhkan sejak awal pihaknya meminta materi pembahasan Raperda APBD 2021 hingga tingkat komponen, baik secara lisan dalam forum maupun secara tertulis. Namun, hingga saat ini belum menerima data komponen tersebut, yang diberikan hanya materi program atau kegiatan (gambaran umum).

“Kami konsisten menuntut transparansi dalam pembahasan Raperda APBD 2021, kami bahkan berulang kali meminta komponen detail (dalam pos anggaran APDB 2021), tapi tak diberikan dan dengan keterbatasan materi rapat yang kami miliki. Kami terus mengawal proses pembahasan Raperda APBD 2021 agar anggaran belanja sebesar Rp5,948 triliun tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat,” ucap Erick Darmajaya. 

Baca juga:

Berita terkait
DPRD Jabar Ingatkan Risiko Kluster Baru Jelang Pilkada 2020
DPRD Jabar ingatkan Bawaslu Jabar pastikan taati protokol kesehatan cegah risiko kluster pilkada serentak 2020.
DPRD Jabar Dukung Konversi Kendaraan Dinas ASN
DPRD Jawa Barat sambut baik konversi kendaraan dinas ASN berbahan bakar minyak menjadi listrik.
PKB Turun, DPRD Jabar Dorong Perbanyak Stimulus
Komisi III DPRD Jawa Barat minta Bapenda Provinsi Jawa Barat perbanyak program stimulus dan inovasi baru untuk menarik para wajib pajak.
0
Relawan Samatri Kota Bekasi Gelar Fogging Basmi Nyamuk DBD
Samatri adalah salah satu relawan militan pendukung Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam mensukseskan progam-program masyarakat.