Fraksi PDIP: Pansus Covid-19 DPRD Sumut Menceret

Anggota DPRD Sumut melontarkan kekecewaannya melihat anggota Pansus Covid-19 tidak hadir dalam rapat yang sudah dijadwalkan.
Anggota DPRD Sumatera Utara Budieli Laia. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Budieli Laia, anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) melontarkan kekecewaannya melihat anggota panitia khusus atau Pansus Covid-19. Dia menilai pansus bentukan DPRD Sumut itu masuk angin dan menceret. 

Itu diungkapkannya ketika pimpinan dan anggota pansus tidak hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan pada Senin, 22 Juni 2020.

"Pansus ini bukan masuk angin lagi, tapi pansus ini menceret. Kenapa saya sebutkan itu, karena kehadiran anggota pansus hanya tiga orang dan itu dari satu fraksi, yaitu PDIP. Kenapa dan ada apa ini? Padahal, seluruhnya ada sekitar 20 orang. Ke mana pimpinan dan anggota pansus lainnya," kata Budieli.

Anggota pansus yang hadir selain Budieli adalah Poaradda Nababan dan Sugianto Makmur. Mereka bertiga adalah anggota pansus dari Fraksi PDIP.

"Bagaimana kami bisa rapat dengan kondisi tiga orang dari pansus, ketua dan wakil ketua tidak hadir. Kami tidak tahu ke mana mereka," katanya.

Disebutkan, Sugianto adalah pimpinan rapat yang sudah dijadwalkan setelah ditunjuk berdasarkan delegasi tugas karena dua pimpinan pansus tidak hadir.

"Tapi mengapa tidak hadir?" ungkap Budieli, dalam ruangan utama DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.

Padahal, menurut dia, rapat pansus lebih penting dari rapat lainnya. Sebab ini adalah penugasan khusus Pimpinan DPRD Sumut. Apalagi tema tentang penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19.

"Tema hari ini menyangkut jaring pengaman sosial atau bansos, pendistribusian logistik kepada masyarakat. Karena banyak yang tidak mendapatkan bansos di Sumut ini yang jelas terdampak Covid-19. Namun, mengapa pansus tidak profesional dan mengapa tidak hadir, padahal kegiatan ini sudah terjadwal secara resmi," ungkapnya.

Kalau tim bekerja tidak profesional, pastilah anggaran terbuang sia-sia

Dia mengaku tidak mengetahui secara detail, kendala anggota pansus yang tidak hadir. Mereka hanya mendapatkan pesan melalui WhatsApp bahwa pimpinan dan wakil ketua pansus sedang sakit.

"Saya tidak tahu ke mana mereka, saya sendiri juga heran. Kalau mereka mengaku ada rapat di alat kelengkapan dewan yang lain, saya juga ada rapat. Tapi karena saya anggap pansus ini tugas yang sangat khusus, spesial dan urgen, maka saya dahulukan. Jadwal rapat ini resmi namun mereka tidak hadir. Ketua dan wakil ketua tidak hadir katanya kurang sehat, tapi paling tidak anggota hadirlah, bagaimana kalau pansus yang datang tiga orang," tuturnya.

Menurut Budieli, tugas pansus mendorong percepatan penyaluran logistik seusai dengan harapan dan aturan. Namun, dengan tidak hadirnya pimpinan dan anggota tim lainnya, pastilah kinerja pansus tidak maksimal.

"Dari tim gugus tugas Sumatera Utara sudah kooperatif hadir. Tapi malah tim pansus banyak tidak hadir. Kalau bisa pansus ini profesional, serius, tentu ada tata etika dalam pansus, jangan sembarang tidak dihadiri. Bekerja profesional biar cepat tuntas permasalahan ini. Jadi tahu arahnya," ungkapnya.

Dia juga menyebut bahwa pembentukan tim dan semua kegiatannya memakai anggaran dan uang rakyat. Hendaknya tidak ada anggaran terbuang sia sia.

"Kalau tim bekerja tidak profesional, pastilah anggaran terbuang sia-sia. Ke depan, seluruh pimpinan dan anggota pansus harus profesional. Rapat pansus ini akan dijadwalkan ulang dan akan kami undang kembali pihak penanganan Covid-19 dari Pemerintahan Provinsi Sumut," tandasnya.

Poaradda Nababan juga mengungkapkan hal yang sama. Dia meminta pimpinan dan anggota Pansus Covid-19 bekerja maksimal.

"Kalau mereka tidak hadir begini, maka rapat akan ditunda dan akan dijadwalkan kembali. Ini namanya pansus masuk angin," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Pansus Covid-19 adalah Akbar Himawan Buchari dari Fraksi Golkar dan Ahmad Hadian selaku wakil ketua dari Fraksi PKS.[]

Berita terkait
Atap Gedung DPRD Sumut Bocor, Direhab Tahun Depan
Gedung DPRD Sumut di Medan akan direhab, karena terjadi kerusakan terutama pada genteng. Namun rehab dilakukan tahun depan.
Anggota DPRD Sumut Sebut Edy Rahmayadi Gubernur Aneh
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dinilai bersikap aneh dalam memimpin pemerintahan. Banyak SKPD masih dipimpin pelaksana tugas.
Anggota DPRD Sumut Dimarahi Istri Karena Bantu Warga
Anggota DPRD Sumut, Rudi Hermanto mengaku dimarahi sang istri karena uangnya terkuras membeli beras yang kemudian diberikan kepada warga.
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.