Anggota DPRD Sumut Dimarahi Istri Karena Bantu Warga

Anggota DPRD Sumut, Rudi Hermanto mengaku dimarahi sang istri karena uangnya terkuras membeli beras yang kemudian diberikan kepada warga.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudi Hermanto.(Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Anggota DPRD Sumut, Rudi Hermanto mengaku dimarahi sang istri karena uangnya terkuras membeli beras yang kemudian diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal itu diakui pria yang duduk di Komisi C DPRD Sumatera Utara, saat diajak berbincang pada Senin, 8 Juni 2020 di Medan.

Meski begitu, ujar Hermanto, dia tetap bersemangat untuk terus membantu warga yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Dia rela mengeluarkan uang pribadi untuk membelikan beras kepada warga.

Hanya saja, menurut Hermanto sampai kapan dia mampu secara pribadi untuk membeli beras buat warga.

"Kalau aku setiap hari aku beli beras untuk nolong orang, bisa pangsan aku. Lama-lama berhenti aku jadi anggota DPRD Sumut ini. Istriku juga sudah marah. Uangku habis beli beras untuk masyarakat. Namun, saya kepingin membantu, ada upaya kami untuk bisa menolong masyarakat," terangnya.

Pesan gubernur, jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan

Kader PDIP itu kemudian meminta warga yang belum mendapatkan bantuan melapor ke DPRD Sumatera Utara agar bisa diakomodir dan kemudian diteruskan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menegaskan jangan ada masyarakat di daerah ini tidak mendapatkan bantuan karena terdampak dari Covid 19.

"Kepada masyarakat Sumatera Utara yang tidak mendapatkan bansos karena terdampak wabah Covid-19, kami meminta nama dan alamat mereka. Jadi silakan mengirimkan datanya kepada saya atau DPRD Sumut, kami akan akomodir. Pesan gubernur, jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan dan tidak mendapatkan bantuan sosial, kami dukung itu," ungkapnya.

Anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, Zeira Salim Ritonga mengingatkan agar pemerintah menyalurkan bansos dengan tepat sasaran, sehingga tidak terlibat dengan hukum.

"Kalau tapat sasaran, maka tidak terjerat hukum. Masyarakat Sumatera Utara yang terdampak Covid-19 harus mendapatkan bantuan. Kalau ada masyarakat yang mendapatkan bantuan harus didata, agar tidak ganda," kata Zaira, yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B.[]

Berita terkait
DPRD Sumut Apresiasi Pemkab Simalungun Bangun RS Covid dalam 2 Bulan
DPRD Sumut mengapresiasi kerja Pemerintah Kabupaten Simalungun yang bisa mendirikan rumah sakit khusus pasien Covid-19 di Parapat dalam 2 bulan.
Desakan HMI Sumut untuk BK DPRD Medan
HMI Sumatera Utara menagih janji Badan Kehormatan DPRD Kota Medan menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang anggota dewan.
KPK Sita Rp 1,7 M dari 44 Eks Anggota DPRD Sumut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 44 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 selama empat hari di Kota Medan.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.