Medan - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dinilai bersikap aneh dalam memimpin pemerintahan. Pasalnya, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih dipimpin pelaksana tugas, bahkan ada yang rangkap jabatan.
Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Senin, 8 Juni 2020.
"Ini sangat aneh, kenapa banyak pimpinan SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berstatus pelaksana tugas. Ada apa ini," kata Zeira, politikus PKB.
Menurut data yang diterima Zeira, lebih dari 10 SKPD dipimpin pelaksana tugas. Di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga Bina Kontruksi, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi.
Selanjutnya ada juga Sekretaris DPRD, Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Badan Pembangunan Daerah (Bapedda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Kalau SKPD dijabat oleh pelaksana tugas, maka kerja di instansi itu tidak akan maksimal. Ini bisa menggangu pekerjaan Gubernur Sumatera Utara, mereka tidak akan full bekerja," katanya.
Dia menjelaskan, dengan jabatan definitif, maka seorang pejabat di SKPD bisa bertanggung jawab, dan merumuskan perencanaan anggaran ke depan sehingga mereka bisa melaporkan ke DPRD.
Setiap kami tanya kepada pelaksana tugas itu, mereka mengaku tidak bisa mengambil keputusan, ini sangat aneh
"Kalau pelaksana tugas, masih ada keraguan. Dia pasti berpikir, kalau dia masih menjabat apa tidak ke depannya," ungkap Zeira.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara ini juga menyebut terkait hal ini DPRD sudah melayangkan surat secara resmi ke Pemerintah Provinsi Sumut. Bahkan lewat lisan juga sudah disampaikan.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Medan, Jumat, 29 Mei 2020. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)"Tapi lihatlah, masih juga status pimpinan SKPD itu pelaksana tugas. Kami tegaskan agar gubernur mengangkat definitif, biar rencana kerja gubernur bisa berjalan sebaik mungkin. Kalau menurut saya jika terlalu banyak pelaksana tugas memimpin SKPD itu merupakan suatu keanehan, mau dibawa kemana Provinsi Sumatera Utara ini," terangnya.
DPRD sendiri menurut dia, sangat terganggu dengan status para pejabat pelaksana tugas tersebut dan hal itu berimbas kepada masyarakat.
"Sedangkan sekwan juga masih pelaksana tugas, ini mengganggu kami sebagai DPRD Sumatera Utara. Karena kami mengawasi mereka. Setiap kami tanya kepada pelaksana tugas itu, mereka mengaku tidak bisa mengambil keputusan, ini sangat aneh," terangnya.
Salah satu pejabat pelaksana tugas adalah Afifi Lubis. Dia mengakui statusnya masih sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD Sumut. Namun dia berjanji tetap akan maksimal bekerja dengan status itu.
"Saya akan bekerja dengan maksimal dan siap memfasilitasi kepentingan DPRD Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," terangnya.[]
