Thoriqoh Kritik Kinerja BUMD Jawa Barat

Kinerja BUMD Jawa Barat jadi sorotan Thoriqoh Nashrullah Fitriyah. Deviden tidak sebanding dengan modal yang digelontor pemerintah
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN Thoriqoh Nashrullah Fitriyah saat membacakan pandangan umum Fraksi PAN atas nota pengantar Gubernur Jawa Barat untuk RAPBD 2020, di Bandung, belum lama ini. (Tagar: Fitri Rachmawati)

Bandung - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Thoriqoh Nashrullah Fitriyah mengkritik kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) setempat. Sejumlah perusahaan pelat merah yang ada dinilai tak memberikan kontribusi, malah membebani APBD karena terus merugi. 

“Saya heran, kenapa BUMD bermasalah yang sudah diberikan suntikan modal tetapi sampai saat ini belum banyak berkontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD)?” tuturnya kepada Tagar di Bandung, Kamis, 7 November 2019.

BUMD yang tak banyak memberi kontribusi ke PAD, seperti PT Agronesia serta PD Agribisnis dan Pertambangan atau PDAP. Dua BUMD tersebut sudah digelontor tambahan modal pada 2018. Tapi tetap saja sumbangan devidennya tak sebanding dengan modal yang diberikan pemerintah. 

“Selama pemantauan dan analisa, saya baru melihat dua BUMD tersebut. Nanti akan kami analisa kembali. Karena baru menjabat di Komisi III, informasi yang masuk baru sedikit dan belum detail. Nanti akan kami telusuri segera,” jelas dia.

BUMD itu jangan terlalu banyak unitnya, konsentrasi di satu unit saja.

Mengingat persoalan BUMD Jawa Barat dari waktu ke waktu sama, Thoriqoh menyarankan kepada pemerintah pimpinan Ridwan Kamil menunjuk pimpinan atau pejabat BUMD dari kalangan profesional.

"Kalau profesional itu saya jamin pasti bisa mengelola BUMD, bisa menganalisa untung dan rugi. Logikanya, kita simpan deposito saja bisa untung, masa BUMD tak bisa memperhitungkan untung rugi. Jadi, dalam bisnis itu harus jelas hitung-hitungannya. Nah, analisa profesional biasanya bisa melihat hal ini,” jelas dia.

Selain itu, politisi senior PAN ini meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memperhatikan perhitungan balik modal maupun deviden kala menyuntik modal ke BUMD. “Jadi, anggaran modal dari APBD ini harus seimbang dengan deviden yang akan diberikan. Jangan modal lebih besar dibandingkan deviden,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Thoriqoh, bisnis plan BUMD juga harus jelas. Ditambah dengan kefokusan usaha BUMD, idealnya terkonsentrasi satu unit sehingga deviden yang dihasilkan dapat dimaksimalkan.

“BUMD itu jangan terlalu banyak unitnya, konsentrasi di satu unit saja,” kata dia. []

Baca lainnya:


Berita terkait
Fraksi PAN Klaim Konsisten Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR
Menerima aduan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai rencana DPR membangun gedung baru, dengan vokal Fraksi PAN menolak pembangunan gedung itu.
Fraksi PAN Tidak Keluar dari Pansus Angket KPK
Fraksi PAN menegaskan tidak mundur dari Panitia Khusus (Pansus) KPK. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Muslim Ayub.
Karena Lagu Indonesia Raya, DPRD Jawa Barat Ribut
Akibat enggan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat rapat Paripurna, anggota DPRD Jawa Barat ribut. Begini suasananya.