Bandung - Ketua Umum Forum Pasundan Bergerak (FPB) Ades Kariadi, mendorong Pangdam dan Kapolda di seluruh Indonesia untuk mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal pemecah belah rakyat dan provokator yang mengatasnamakan agama.
Kita saksikan bersama, bagaimana dari ceramahnya Ulama yang mereka agungkan, tidak sama sekali menunjukkan kemuliaan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamiin.
Menurut Ades, ketegasan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadhil Imran untuk menindak para perusuh, pengganggu ketertiban umum dan para pelanggar protokol kesehatan patut diikuti para Pimpinan TNI-Polri lainnya di seluruh Indonesia.
"Tidak ada tempat di Republik ini bagi kelompok radikal yang mengaku membela agama dan mendukung Pancasila tapi kelakuannya jauh dari akhlaqul karimah (akhlak mulia) dan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Ades dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Sabtu, 21 November 2020.
Selain itu, Tokoh muda asal bumi Pasundan itu juga mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih rasional, berfikir jernih untuk solid dan kompak meyakinkan masyarakat agar tidak termakan provokasi dan propaganda kelompok radikal tersebut.
"Kita saksikan bersama, bagaimana dari ceramahnya Ulama yang mereka agungkan, tidak sama sekali menunjukkan kemuliaan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamiin. Di acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang seharusnya berisi kajian keagamaan, tapi ternyata dominan berisi ceramah provokativ, caci maki, merongrong Pemerintahan yang sah dan melecehkan institusi TNI-Polri," jelas Ades.
- Baca Juga : Ini Kata Pasukan Tetap Jokowi Soal Langkah Kapolri Copot 2 Kapolda
- Baca Juga : Benarkah Pencopotan Dua Kapolda Terkait Bursa Calon Kapolri?
Ades juga menambahkan, oleh sebab itu, sangat wajar bila ada perintah dari Panglima TNI bahwasannya TNI bersama rakyat akan melawan siapa saja yang hendak merusak persatuan nasional.
"Bahkan perintah Pangdam Jaya kepada pasukannya untuk menurunkan baliho-baliho tak berizin yang bertebaran di banyak sudut di jalanan Ibukota juga harus didukung masyarakat. Jika ada penentangan dari kelompok mereka, Ormas-Ormas pendukung persatuan dan kesatuan bangsa harus mendampingi TNI-Polri dalam setiap upaya melawan kelompok radikal tersebut," tutup Ades.[]
