Ini Kata Pasukan Tetap Jokowi Soal Langkah Kapolri Copot 2 Kapolda

Tigor Doris Sitorus menilai langkah yang dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan sanksi pencopotan Nana Sudjana dan Rudy, sudah tepat.
Kapolri Jenderal Idham Azis, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu, 30 September 2020. (Foto: Tangkapan layar YouTube)

Jakarta - Ketua Umum Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus menilai langkah yang dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan sanksi pencopotan jabatan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi, sudah tepat.

Pencopotan itu diduga karena kelalaian Nana dan Rudy dalam menegakkan protokol kesehatan, serta membiarkan banyaknya kerumunan massa dari daerah Jakarta dan Jawa Barat yang melibatkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Harusnya orang-orang yang ditempatkan di DKI itu benar-benar orang yang luar biasa. Masalahnya ini Ibu Kota Negara, semua ada disini

Pasalnya, menurut penilaian Tigor, dua jenderal bintang dua itu seharusnya memiliki analisa intelijen yang tinggi untuk mengantisipasi adanya keramaian yang dapat menyebabkan klaster baru penyebaran Covid-19.

"Karena memang harus ada analisa dini dari Kapolda. Kapolda itu kan bintang dua, analisa intelijennya harus tinggi. Contoh, pada saat penjemputan Rizieq, tentu sudah ada spot-spot untuk pengumpulan orang, sebelum mereka ke bandara. Mulai tanggal 8 kan orang sudah berduyun-duyun dari kampung, terutama dari Jawa Barat, DKI," kata Tigor dihubungi Tagar, Rabu, 18 November 2020.

Dia berpandangan, Idham Azis menganggap ada pembiaran atas kejadian itu. Lantas, Tigor mengatakan, tidak ada penanganan serius dari aparat kepolisian.

Tigor DorisKetua Umum Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus. (Foto: Tagar/ Dokumen Tigor)

"Tidak ada penanganan dari pihak kepolisian. Harusnya ada tindakan preventif dong. Kenapa terjadi pengumpulan massa di bandara? Dari mana asal orang tersebut? Dianggap Kapolri terjadi pembiaran oleh pejabat teritorial (Polisi)," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung kebiasaan Idham Azis yang kerap melakukan perombakan di tubuh Polri. Kata dia, penempatan perwira tinggi di DKI Jakarta harus orang-orang yang memiliki kemampuan mengantisipasi terjadinya tindak melanggar hukum di wilayah tersebut.

"Padahal belum setahun Kapolri menjabat, sudah berapa kali mutasi. Tapi mutasi demi mutasi itu saya lihat subjektif saja. Harusnya orang-orang yang ditempatkan di DKI itu benar-benar orang yang luar biasa. Masalahnya ini Ibu Kota Negara, semua ada disini," kata dia.

"Kalau yang seperti itu saja enggak bisa diantisipasi, bagaimana lagi kalau ada nanti gerakan yang lebih besar dari situ. Contohnya 212 Kan bisa saja ada gerakan-gerakan berikutnya, kan kita enggak tahu, apalagi Anies Baswedan dipanggil, Rizieq dipanggil," ucap Tigor menambahkan.

Dia berpandangan, ketidakmampuan Nana dan Rudy mengantisipasi hal tersebut membuat Idham Azis mencopot kedua jenderal itu dari jabatannya.

"Bagaimana nanti Kapolda yang tidak bisa menghalau 30 ribu orang ini? Mungkin pemikiran Kapolri begitu. Daripada nanti terjadi suasana yang lebih ekstrem, ya diganti dengan yang dianggap lebih mumpuni," kata Tigor.[]

Berita terkait
Sidkon Djampi Sebut Pencopotan Kapolda Jabar Wajar
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Umat (PKB) DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi mengatakan pencopotan Kapolda Jabar hal wajar.
Rizieq Berulah Kapolda Dicopot, PA 212 Singgung Kampanye Mantu Jokowi
Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menanggapi pencopotan Kapolda karena Habib Rizieq Shihab, singgung kampanye mantu Jokowi.
Bocoran Hinca Panjaitan Bursa Kapolri Pengganti Idham Azis
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut DPR menunggu nama calon Kapolri untuk mengikuti fit and proper test.
0
Penjelasan Kementerian ATR/BPN Soal Reforma Agraria
Reforma Agraria adalah program Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.