Firli: Sejak KPK Berdiri 1.153 Tersangka Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat optimal dalam menyelamatkan aset.
Ketua KPK Firli Bahuri ketika rakor di Medan bersama dengan Gubernur dan Kapolda Sumut.(Foto: Tagar/Istimewa)

Medan - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat optimal dalam menyelamatkan aset.

Itu ditegaskan Firli Bahuri ketika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, dengan agenda utama mendorong optimalisasi pendapatan dan penyelamatan aset daerah di aula Kantor Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Kamis, 27 Agustus 2020.

Firli mengatakan, pada tahun 2020 ini salah satu fokus KPK adalah dukungan dan pendampingan optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamatan aset-aset milik pemerintah daerah.

Kata Firli, hal itu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.

“Untuk wilayah Sumut, KPK mencatat bahwa per Juli 2020 total nilai uang dari upaya penyelamatan aset pemda mencapai Rp 372 miliar. Sedangkan total nilai penagihan tunggakan pajak daerah adalah sebesar Rp 32,9 miliar,” terangnya.

Selain itu, KPK juga membahas program sertifikasi bidang tanah milik pemda di seluruh wilayah Sumut.

Sampai Agustus 2020 keseluruhan bidang tanah yang telah bersertifikat ada 731 bidang dengan luas 23,4 juta meter persegi senilai lebih kurang Rp 360,9 miliar.

“Jumlah ini baru mencapai 22,67 persen dari total target sebanyak 3.400 bidang tanah yang disertifikasi hingga akhir 2020,” katanya.

KPK juga mendukung adanya peningkatan sertifikasi tanah milik PT PLN yang berlokasi di seluruh kabupaten dan kota di Sumut.

KPK mencatat bahwa per Agustus 2020 telah dikeluarkan sertifikat sebanyak total 1.105 dokumen terkait aset seluas total 476.450 meter persegi dengan nilai mencapai Rp 358 miliar.

Dokumen sertifikat tersebut dikeluarkan oleh 25 kantor pertanahan kabupaten kota se-Sumut.

Sejak KPK berdiri sudah tercatat 1.153 tersangka, termasuk kepala daerah. Paling banyak ditangkap di tahun 2018, yaitu 22 orang

Sementara, dari upaya penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan kewajiban pengembang perumahan untuk menyerahkannya kepada pemda, dari total 417 pengembang perumahan, baru 26 pengembang yang sudah menyerahkan fasum dan fasosnya ke pemda terkait, dengan total nilai uang mencapai Rp 41 miliar.

Terkait area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, Firli mengingatkan agar Pemprov Sumut memastikan untuk tidak terulang kembali kasus korupsi pada sektor tersebut.

Juga terkait titik-titik rawan korupsi lainnya, seperti dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Data KPK menyebutkan potensi mark up dalam PBJ antara 7 sampai 15 persen.

“Sejak KPK berdiri sudah tercatat 1.153 tersangka, termasuk kepala daerah. Paling banyak ditangkap di tahun 2018, yaitu 22 orang, termasuk gubernur. Juga, ada 33 kali operasi tangkap tangan (OTT),” tuturnya.

Selain mendorong percepatan sertifikasi aset sebagai upaya penyelamatan aset daerah, KPK juga mendorong dilakukannya perbaikan basis data aset, pemanfaatan aset, serta penertiban dan penyelamatan aset milik pemda dan BUMN.

"KPK mendorong beberapa aksi kepada Pemda Sumut. Satu, implementasi integrasi data pertanahan melalui sistem komunikasi antarserver yang menghubungkan data aset tanah pemda dengan Kantor Pertanahan dan Pajak secara langsung. Per Juli 2020, sebanyak 32 Pemda di Sumut telah menerapkan host to host, sehingga ke depannya diharapkan ada peningkatan pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ungkapnya.

Kemudian, untuk ke dua, yaitu penagihan tunggakan pajak, bekerja sama dengan kejaksaan tinggi tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Ke tiga, implementasi tax online system, yakni dengan pemasangan beberapa alat rekam pajak di hotel, restoran, tempat hiburan, dan lokasi parkir.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan KPK selama hampir dua tahun terakhir.

Edy meminta KPK tetap membantu proses penyelamatan aset-aset milik pemda di Sumut, khususnya aset-aset yang masih bermasalah.

“Mohon bantuan KPK untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih aset. Sumut adalah daerah terberat dalam penyelesaian aset daerah. Kami mohon bantuan bila nanti ada hal yang bergesekan di sana-sini, karena soal aset ini sudah lama tak terselesaikan secara komprehensif. Kami mohon didampingi. Masalah aset ini harus bisa diselesaikan dengan segala kesulitannya. Ini memang tidak gampang bagi wali kota dan bupati di Sumut,” kata Edy.[]

Berita terkait
Ketua KPK Akrab dengan Martuani di Medan, Bahas Apa?
Ketua KPK Firli Bahuri menggelar rapat koordinasi dengan aparatur penegak hukum termasuk Kapolda Sumut.
Ketua KPK di Medan, Cek Anggaran C-19 Tepat Sasaran
Ketua KPK Firli Bahuri membahas anggaran penanganan Covid-19 di Sumut bersama aparatur penegak hukum di Medan.
Firli Bahuri Disidang Dewas KPK, MAKI: Saya Apresiasi
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi Dewas KPK yang menyidangkan Firli Bahuri diduga bergaya hidup hedoninsme naik helikopter.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.