Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan taringnya yang dalam dua hari melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengaku tidak senang adanya kepada daerah dan juga penyelenggara negara yang terjading OTT. Baginya, proses pencegahan lebih penting dibandingkan proses penindakan.
"Saya tidak bahagia kalau ada kepala daerah dan penyelenggara negara yang terjaring OTT," ujarnya saat Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah di Provinsi Jatim di Grand City, Surabaya, Kamis 9 Januari 2020.
Ia mengaku prihatin dengan adanya OTT yang di mana kepala daerah dan juga penyelenggara negara terlibat tindak pidana, khususnya korupsi.
Saya tidak bahagia kalau ada kepala daerah dan penyelenggara negara yang terjaring OTT.
"Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020, ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi. Bentuknya adalah menerima hadiah dari para pihak supaya dia melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," kata Firli.
Baginya OTT bukan suatu gebrakan awal sejak dirinya memimpin KPK, tetapi sebagai salah satu proses panjang dalam pemberantasan korupsi.
"Disamping kita melakukan pencegahan, juga harus dilakukan dengan upaya penindakan," tuturnya.
Sementara terkait OTT terhadap Saiful Ilah, Firli mengatakan Bupati Sidoarjo bersama ajudannya tersebut menerima sesuatu dari dua kontraktor berinisial G dan TS.
"Berserta Beserta itu juga ada lihak lain yang menerima, antara lain ada 4 orang, salah satu pelaksana pembangunan apakah itu ppk ataukah unit layanan pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Tercatat sudah 14 kepala daerah di Jatim terjaring OTT KPK, meski demikian Firli enggan menyebut kepala daerah di Jatim terbanyak yang tersangku masalah dengan KPK.
"Saya tidak bisa mengatakan terbanyak atau tidak, karena wilayah jatim juga luas, ada 38 Kabupaten," ucapnya.
Terpisah, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syarifudin mengaku prihatin dengan yang menimpa Saiful Ilah. Pasalnya Saiful Ilah dianggap sudah menjadi kepala daerah selama 20 tahun di Sidoarjo.
"Kami jelas prihatin. Disamping pimpinan kami, pak bupati juga sebagai bapak kami," ujarnya.
Pemkab Sidoarjo, kata dia, masih melakukan kajian apakah akan mendampingi Saiful Ilah atau tidak.
"Kalau dimungkinkan kami akan membantu, kalau ya maka kami akan lakukan. Tetapi kami kaji dulu dengan apa, OTT yang saat itu terjadi. Kita membantu pak Bupati selama itu nanti tidak bertubrukan dengan aturan yang ada," ucapnya.
Ia mengaku sejumlah kantor OPD telah disegel oleh KPK. Meski demikian hal tersebut tidak mengganggu pelayanan publik.
"ULP, kantor tidak seluruhnya (disegel). Jadi nanti demi kelancaran dan tetap berjalan. Jangan sampai nanti akan mengurangi pelayanan publik dan masyarakat menderita," ucapnya. []
