Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menyebut koalisi partai pengusung calon presiden dan wakil presiden yang kalah dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) rentan tercerai berai.
Faktor lain mendasari rapuhnya koalisi itu bubar, kata Ujang, lantaran ada keinginan dari sejumlah partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Karena permintaan dari partai-partai koalisi seperti Demokrat dan PAN. Dan juga karena kalah. Koalisi yang kalah memang rentan bubar," kata Ujang kepada Tagar, Senin 1 Juli 2019.
Tidak bisa dipertahankannya koalisi pendukung capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019 juga dikarenakan keinginan partai ingin menikmati posisi strategis di sejumlah sektor pemerintahan.
Ya tak bisa dipertahankan. Karena pada prinsipnya semua partai politik ingin menikmati kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada pada yang menang, yaitu kubu 01 (Jokowi-Ma'ruf).
Sebab itu Ujang menilai pembubaran koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga wajar. Ditambahkannya, tak semua partai koalisi ingin menjadi oposisi sebagai fungsi check and balancing pemerintah. "Jika tidak dibubarkan partai-partai koalisi 02 akan menjadi oposisi. Dan tidak semua partai-partai di koalisi 02 siap jadi oposisi," kata Ujang.
Dia menilai, dari partai koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 02, yaitu PKS, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Berkarya, dan PAN, hanya partai pimpinan Sohibul Iman yang siap menjadi oposisi. Sedangkan Partai Gerindra digadang-gadang membuka kemungkinan merapat ke koalisi pemerintahan.
"Yang sudah siap hanya PKS. Sedangkan Gerindra sedang menunggu pertemuan Prabowo dengan Jokowi," kata dia.
Seperti diketahui, koalisi pendukung Prabowo-Sandi resmi dibubarkan pada Jumat 28 Juni 2019. Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembubaran koalisi atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua dalil gugatan kubu paslon nomor urut 02 pada Kamis 27 Juni 2019.
Ahmad melanjutkan, mandat yang diperoleh Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 resmi dikembalikan kepada masing-masing partai terkait terkait sikap politik di masa depan. "Tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain," ujar dia.
Baca juga:
