Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan mengusung pemain sinetron Ahmad Adly Fairuz sebagai calon wakil bupati Karawang bersama Yessy Karya Lianti sebagai calon bupati di Pilkada Karawang pada Desember 2020. Adly yang merupakan cucu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin itu, diketahui sempat menjadi sorotan mantan Presiden RI BJ Habibie.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tidak melihat yang bersangkutan sebagai cucu Wapres RI saja, akan tetapi justru menilai dari sosok dan prestasinya di mata publik.
Ini buat kami merupakan rekam jejak yang baik.
"Kami lihat dia (Adly) sosok muda yang dikatakan, bukan karena dia anak atau cucu siapa, kemudian kehilangan haknya untuk dicalonkan. Tapi yang penting adalah komitmennya, kesediaannya untuk mengikuti proses," kata Hasto usai pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, Jumat, 28 Agustus 2020.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. (foto: Tagar/Fernandho Pasaribu).Baca juga: Teka-teki Usungan PDIP di Pilkada Surabaya
Hasto mengungkapkan, ketika nama Adly dibahas di dalam rapat DPP, ada yang menyampaikan kepadanya bagaimana almarhum Presiden Habibie ternyata tertarik terhadap sosok ini, yang pada saat itu menggemari sinetron Cinta Fitri.
"Ini buat kami merupakan rekam jejak yang baik. Dan kemudian ketika kami tanya bersama dengan calonnya, yakni Dokter Yessy itu sebagai seorang dokter. Dokter itu kan juga dilatih untuk memahami suatu nilai-nilai kemanusiaan, suatu kerja mulia untuk mengobati orang sakit," kata Hasto.
Baca juga: Daftar Nama 58 Calon Kepala Daerah Rekomendasi PDIP
Bagi PDIP, pasangan tersebut sangat klop dan siap dididik mengikuti sekolah partai. Hasto memastikan, sekolah calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 sudah dilaksanakan dua kali, dan akan tetap diberikan untuk calon yang bukan kader partai.
"Kami akan mengadakan sekolah partai bagi calon yang diusulkan partai lain dengan tetap menjaga identitasnya sebagai partai lain. Tetapi kami akan coba membahas berbagai hal yang fundamental terkait dengan pemerintahan untuk rakyat itu, pemerintah yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang, tidak membedakan partai politiknya apa," kata Hasto. []
